Scroll untuk baca artikel
Pangkalpinang

Lusje Tanggapi Terkait Usulan Tiga Raperda Kota Pangkalpinang

403
×

Lusje Tanggapi Terkait Usulan Tiga Raperda Kota Pangkalpinang

Sebarkan artikel ini
WhatsApp Image 2024 03 13 at 11.19.16 AM 1 750x430 1

INTRIK.ID, PANGKALPINANG — Penjabat Wali Kota Pangkalpinang berikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Rapat Paripurna Ketiga Belas Masa Persidangan II Tahun 2024 di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Rabu (13/3/2024).

Rapat tersebut merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang mana mengajukan tiga Raperda yakni Raperda tentang registrasi surat tanah, penyelenggaraan kota layak anak serta Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 13 tahun 2016 tentang penyelenggaran perhubungan di Kota Pangkalpinang.

“Atas penjelasan yang telah disampaikan tersebut, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi baik dalam bentuk masukan, saran, dukungan dan pertanyaan dari masing-masing fraksi-fraksi atas Pemandangan Umum Raperda yang telah disampaikan,” ungkap Pj Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan.

ia mengatakan di dalam Pemandangan Umum tersebut ada terdapat kesamaan pertanyaan yang telah disampaikan, maka terhadap pertanyaan tersebut tidak dilakukan pengulangan jawaban, dan atas jawaban tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Lusje meneruskan, berkenaan dengan pemandangan umum yang telah disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Pangkalpinang, ucapkan terima kasih telah menerima pengajuan tiga Raperda untuk dapat diteruskan pada tingkatan pembahasan lebih lanjut ditingkat pansus.

“Terkait dengan pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menyusun aturan pelaksanaannya agar terimplementasi pelaksanaan di lapangan. Untuk rincian tahapan dan mekanisme pelaksanaan proses register surat tanah akan diatur dalam Peraturan Wali Kota. Setelah disahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Register Surat Tanah, maka proses berikutnya adalah merumuskan Peraturan Walikota yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah tersebut sebagai implementasi pelaksanaannya di lapangan,” sebutnya.

Baca Juga:  Open House di Rumah Dinas, Lusje: Ini Kegiatan Rutin

Terkait dengan pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra, tambah Lusje, metode yang dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan rangkaian dan kegiatan Registrasi Surat Tanah demi kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang tanahnya belum terdaftar.
Setelah disahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Register Surat Tanah ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang melalui Bidang Pertanahan akan melakukan sosialisasi di Kecamatan dan Kelurahan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan register Surat Tanah mengenai tahapan, mekanisme dan proses register Surat Tanahnya.

“Dalam menjangkau lapisan masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah yang tanahnya belum terdaftar, ketika mereka melakukan register Surat Tanah, pihak kecamatan dan kelurahan harus mengacu kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang Register Surat Tanah,” ungkapnya.

Lusje menjelaskan, upaya perlindungan anak dari jam malam bertujuan untuk mengatur anak tidak keluar rumah pada malam hari dan mencegah keterlibatan anak dalam tindak kriminal kejahatan jalanan pada malam hari.

“Upaya perlindungan anak dari penyalahgunaan narkoba dapat dimulai dari keluarga dengan beberapa cara yaitu memberikan penghargaan untuk prestasi sekecil apapun, memberikan sanjungan dan teguran secara berimbang, memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan mengajari anak dengan contoh bukan dengan teori,” terangnya.

“Kami ucapkan terima kasih juga kepada fraksi-fraksi di DPRD Kota Pangkalpinang yang telah menyampaikan pemandangan umum, yaitu Fraksi Partai NasDem, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dimana di dalam pemandangan umum tersebut telah menerima dan menyetujui terhadap ke-3 (tiga) Raperda yang diajukan ini untuk selanjutnya dibahas pada rapat Pansus di DPRD Kota Pangkalpinang. Segala bentuk catatan, masukan, dan saran yang telah disampaikan menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kota Pangkalpinang,” tutupnya.

Home
Hot
Redaksi
Cari
Ke Atas