Lahan Cetak Sawah Program Pemerintah Diduga Dijual, Siapa yang Bertanggung Jawab di Riding Panjang?
BANGKA, INTRIK.ID — Keberadaan lahan cetak sawah program pemerintah pusat di Desa Riding Panjang, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, menjadi sorotan warga. Lahan yang disebut-sebut berasal dari program tahun 2017 itu kini ditanami kelapa sawit dan diduga telah diperjualbelikan.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai status kepemilikan tanah, riwayat pengalihan hak, hingga pengawasan terhadap lahan yang sebelumnya diperuntukkan bagi program pertanian pemerintah.
Warga berinisial NN mengaku heran dengan kondisi lahan tersebut. Menurut keterangannya, area yang dipersoalkan berada di sekitar perbatasan Dusun Bukit Tulang RT 08 dengan wilayah RT 06 dan RT 07 Pudak.
Keberadaan tanaman kelapa sawit di lahan itu menjadi perhatian karena warga menyebut kawasan tersebut berkaitan dengan program cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah pusat pada 2017.
Namun, dugaan jual beli lahan tersebut masih perlu dibuktikan melalui dokumen kepemilikan, riwayat transaksi, serta keterangan dari pihak-pihak yang berwenang. Status lahan dan ketentuan yang melekat pada program tersebut juga perlu dipastikan sebelum menyimpulkan apakah pengalihannya melanggar aturan.
Bukan Sekadar Berubah Menjadi Kebun Sawit
Persoalan di Riding Panjang tidak hanya menyangkut perubahan pemanfaatan lahan dari sawah menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal yang lebih mendasar ialah bagaimana status tanah itu ditetapkan sejak awal, siapa yang memiliki hak atasnya, dan apakah lahan tersebut boleh dialihkan kepada pihak lain.
Jika benar lahan itu merupakan bagian dari program pemerintah, dokumen pelaksanaan program, peta bidang, sertifikat atau alas hak, serta riwayat peralihannya menjadi kunci untuk menjelaskan duduk perkara.
Tanpa dokumen tersebut, dugaan bahwa lahan telah diperjualbelikan belum cukup untuk menetapkan adanya pelanggaran hukum ataupun menunjuk pihak yang bertanggung jawab.
Karena itu, penelusuran perlu dilakukan secara terbuka agar persoalan yang dikeluhkan warga tidak berhenti sebagai dugaan tanpa kejelasan.
600 Ribu Hektare Sawit di Kawasan Transmigrasi, Bukan Angka Alih Fungsi Sawah
Di tingkat nasional, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi pernah menyebut sekitar 600.000 hektare lahan di kawasan transmigrasi telah menjadi perkebunan kelapa sawit produktif.
Angka tersebut menggambarkan luasan perkebunan sawit di kawasan transmigrasi, bukan jumlah lahan cetak sawah pemerintah yang dialihkan menjadi kebun sawit. Kedua persoalan itu tidak bisa disamakan tanpa data yang secara khusus mengidentifikasi lahan sawah program pemerintah yang berubah fungsi.
Meski demikian, informasi tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan tata kelola lahan di kawasan yang berkaitan dengan program pemerintah. Status tanah, peruntukan awal, dan riwayat penguasaannya perlu dapat ditelusuri agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Untuk kasus Riding Panjang, data mengenai luas lahan yang dipersoalkan, penerima atau pemegang hak awal, serta status hukumnya masih perlu dikonfirmasi kepada instansi terkait.
Instansi Terkait Perlu Membuka Kejelasan
Pemerintah desa, pemerintah daerah, dan instansi yang menangani program pertanian maupun pertanahan perlu memberikan penjelasan mengenai status lahan yang dipersoalkan warga.
Keterangan resmi dibutuhkan untuk memastikan apakah bidang tanah tersebut benar merupakan bagian dari program cetak sawah tahun 2017, bagaimana status kepemilikannya, serta apakah pernah terjadi peralihan hak yang tercatat secara sah.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya perlu dilakukan berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan pihak berwenang. Sebaliknya, jika pengalihan atau perubahan pemanfaatan lahan memiliki dasar hukum, penjelasan terbuka juga penting agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Hingga berita ini disusun, dugaan jual beli dan status hukum lahan tersebut masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut. Keterangan dari pemerintah desa, instansi pelaksana program, kantor pertanahan, serta pihak yang menguasai lahan diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh.
Pertanyaan utamanya kini bukan hanya mengapa lahan yang disebut berasal dari program cetak sawah ditanami kelapa sawit, melainkan siapa pemegang hak yang sah, bagaimana riwayat penguasaannya, dan apakah pemanfaatannya saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
