Krisis Ekonomi Sektor Tambang Timah, Organisasi Desak Realisasi RKAB

BANGKA. SUNGAILIAT. INTRIK.ID – Kondisi perekonomian sektor pertambangan timah sedang tidak baik – baik saja, sejumlah smelter yang mengolah pasir timah menjadi balok batangan, tersandung kasus tata niaga komunitas timah. Hal tersebut berdampak kepada PHK besar – besaran pekerja smelter. Tidak beroperasinya beberapa smelter timbul masalah baru, hasil timah rakyat tidak ada pembeli, walaupun ada pembeli harganya anjlok.

Menyikapi hal tersebut sejumlah Ormas, LSM, OKP, terdiri dari LSM KPSDA, Ormas Bemper indonesia, LSM Ampuh, OKP Garuda KPPRI , dan LSM Himpa Pucuk Idat dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan
kejaksaan Agung dan kementrian ESDM, meminta untuk segera merealisasikan Rencana Kerja Anggaran Biaya ( RKAB ).

Pernyataan audiensi dengan pihak Kejagung dan Kementerian ESDM itu, disampaikan langsung Slamet Riyadi selaku juru bicara Ormas, LSM dan OKP saat konferensi pers, Rabu ( 1/5/2024) siang di Sungailiat.

“Hari ini hari buruh kami terdiri dari LSM, OKP sangat prihatin terhadap krisis ekonomi sektor pertambangan timah khusus di Kabupaten Bangka. Masyarakat tergantung pada tambang timah , untuk itu pengajuan RKAB beberapa smelter kepada kementerian ESDM mohon direalisasikan. Banyak smelter tutup hingga terjadi PHK angka pengangguran bertambah. Namun masih ada smelter yang tidak tersandung kasus komunitas tata niaga timah,” kata Slamet.

Baca juga:

Hadirkan Ustaz Dr. H. Muhammad Kurnia, Lc., M.Ag, PT Timah Gelar Webinar Zakat

Bentuk keseriusan mendukung kembali pulihnya ekonomi masyarakat sektor tambang, sejumlah Ormas , LSM, OKP itu akan melakukan audiensi kepada Kementerian ESDM dan Kejaksaan Agung agar pengajuan RKAB beberapa smelter segera direalisasikan.

“Dalam waktu dekat kami akan audiensi kepada kementerian ESDM meminta kebijakan agar pengajuan RKAB sejumlah smelter segera direalisasikan. kalau ada masih terganjal soal kasus tata niaga komunitas timah, kami akan audiensi juga dengan pihak kejagung. Masih ada smelter yang tidak tersandung kasus itu, hari ini masyarakat tambang minta ada payung hukum yang melindungi mereka,” ungkapnya.

Bukan hanya soal timah, menurut Slamet Riyadi pihaknya akan meminta kepada Kementerian ESDM terkait mineral zirkon yang sudah menjadi mineral strategis.

Baca juga:

PT Timah Resmikan Rumah Layanan Koperasi dan UMKM di Pulau Kundur

“Nanti saat audiensi dengan pihak kementerian ESDM, kita akan membahas juga soal mineral ikutan dari timah yakni zirkon. Banyak hal yang bias soal tata kelola zirkon khususnya di Kabupaten Bangka,” tutupnya.