KPK Ulas Soal Penyadapan, Dihadapan Pengurus DPD KNPI Bangka
Selanjutnya Jonson menyampaikan soal penyadapan dilakukan KPK tidak sembarangan, harus ada izin dan data awal.
“KPK walaupun tidak punya cabang tapi berkat info masyarakat. KPK tidak semena – mena untuk sadap, harus ada surat izin sadap. Harus ada data awal baru kita sadap dan sangat ketat pengawasannya.setiap informasi harus diverifikasi apakah punya unsur kesalahan atau tidak yang masuk katagori KPK,” ujarnya.
Menurut Jonson KPK mempunyai 2 kategori Tindakan Pidana Korupsi ( Tipikor) yang melibatkan pejabat penyelenggaraan negara.
Baca juga:
