Kolektor Timah Belum Berkontribusi Kepada Negara

BANGKA. SUNGAILIAT. INTRIK.ID – Corat marut tata kelola pertimahan di Provinsi Bangka Belitung, mendapat tanggapan dari Anggota Komisi VII DPR-RI Bambang Patijaya ( BPJ ).Menurutnya dari mata rantai pertimah posisi Kolektor ( Penampung Timah ) belum memberikan kontribusi kepada negara.

Tanggapan itu disampaikan BPJ saat kegiatan Buka Puasa Bersama sejumlah wartawan Kabupaten Bangka, Sabtu ( 30/4/2022) malam bertempat di Resto Kembang Katis.

“Soal Pendapat Negara Bukan Pajak ( PNBP ) subsektor timah harus cari terobosan. Dalam rantai pertimahan posisi kolektor timah belum berkontribusi kepada negara. Tapi kita bukan menjastis mereka , namun harus berkontribusi kepada negara,” Kata BPJ.

Menyikapi pertumbuhan ekonomi dari pertimahan, BPJ tidak menampik kalau pasir timah masih menjadi lokomotif ekonomi di Provinsi Babel.

Baca juga:

PT Timah Tbk Bertekad Bukukan Laba Rp4 Triliun

“Tahun 2019 ekonomi Babel nyungsep karena adanya monopoli, tahun 2021 ekonomi Babel bangkit dari sektor timah. Didukung teknologi pertambangan seperti Sebu – Sebu, selam, Rajuk, karena teknologi murah meriah dan ekonomis,” ujarnya.

Pentolan Partai Golkar Babel itu, juga memberi gambaran, bagaimana seharusnya pertambangan timah kedepan.

“Saat ini ekonomi sudah tumbuh, tahun 2021 tertinggi nomor dua se – Sumatera, tahun 2019 terendah se – Sumatera. Cuma ada 3 hal soal pertambangan timah kedepan : pertama masyarakat bisa bekerja , aturan ditegak negara dapat manfaat pajak atau PNBP, lingkungan terjaga,” terangnya.

Baca juga:

Timah Fire Rescue Challenge Digelar dalam Peringatan Bulan K3 Nasional 2026

Menyinggung soal tambang rakyat, BPJ menyebutkan adanya Relaksasi.

“Kita pernah rembuk saol Relaksasi Tambang Timah, kita ingin masyarakat bisa bekerja Jangan langgar hukum, tidak bekerja dikawasan lindung, tidak gaduh Relaksasi bukan legalisasi, kondisi ini untuk kepentingan lebih besar,” pungkasnya.

Menyoroti kebijakan Presiden Jokowi, berencana hentikan eskpor Timah tahun 2024, BPJ mengatakan tidak masalah.

Baca juga:

Perkara BBM Bersubsidi Nelayan, Kejari Bangka Tetapkan Dua Tersangka

“Timah seharusnya sebagai bahan hilirisasi, tahun 2024 pak Jokowi ( Presiden RI – red ) akan hentikan ekspor timah. Saya rasa tidak masalah asal dorong investasi timah di Babel dan Kepulawan Riau. Sejak tahun 2004 timah tidak lagi dinyatakan mineral strategis Babel sangat terbuka,” tutupnya.