Ketua KNPI Beltim: Kepentingan Rakyat Harus Jadi Prioritas dalam Tata Kelola Timah
Sebaliknya, ketika pembelian terhenti, masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor tersebut ikut terdampak.
“Kalau memang tidak ada pembelian, makanya terjadi gejolak di masyarakat kemarin. Karena ketika timah itu tidak dibeli, masyarakat tambangnya juga tidak berpenghasilan, perekonomian pasti terganggu,” katanya.
Wahyu menilai persoalan pertambangan timah tidak cukup hanya dilihat dari aspek regulasi. Menurutnya, aturan tetap harus ditegakkan, tetapi penerapannya perlu memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia menilai masyarakat harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan yang dibuat.
“Norma tertinggi itu masyarakat yang diutamakan. Karena adanya hukum itu kan adanya masyarakat dulu. Kalau tidak ada masyarakat, tidak akan ada hukum,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap pemerintah dan perusahaan tidak hanya berkutat pada persoalan boleh atau tidaknya aktivitas pertambangan, tetapi juga mencari jalan keluar terhadap persoalan ekonomi masyarakat yang terdampak.
