INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) kantor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar penyuluhan hukum serentak untuk menciptakan netralitas aparatur pemerintah dalam menyukseskan pemilu 2024 di kantor Bupati Bangka Tengah, Selasa (23/1/2024).
Kepala Kantor Wilayah Provinsi Babel Kemenkumham RI, Harun Sulianto mengatakan pihaknya selalu mengedepankan mediasi dalam penyelesaian sengketa di desa.
“Kita lapor ke kejaksaan nanti jadi tipikor pulak. Jadi mediasi dengan baik agar penyelesaian masalah selesai dengan baik,” ucapnya kepada audiens.
Sulianto juga menyebutkan, sosialisasi penyuluhan hukum ini agar Bangka Tengah bisa lebih baik lagi dalam bersinergi dan menyelesaikan sengketa masalah hukum serta penyelesaian yang seharusnya dilakukan.
Ia juga mengungkapkan, Kemenkumham punya anugerah Paralegal Justice Award (PJA) untuk aparatur pemerintah seperti kades dan lurah yang sadar hukum.
“Kelurahan atau desa memang harus sadar hukum. Contoh di Bali saja ada 30 orang yang ikut dan daftar dalam anugerah PJA dan berlomba sadar hukum. Masak Bangka Tengah baru satu saja yang berani daftar yakni kades Zaiwan dari Desa Namang,” ungkap Sulianto.
Sulianto juga berharap, kehadiran pimpinan dalam penyuluhan hari ini dapat menjembatani dan memfasilitasi bagi para kades, lurah atau aparatur pemerintah menjadi aparatur sadar hukum.
“Tolong ya pak setda, pak wakil untuk selalu support kades atau lurah. Dan ajak mereka untuk ikut PJA agar bisa bersaing dengan daerah lain,” tutupnya.
Sementara itu, Era susanto selaku Wakil Bupati Bangka Tengah mengatakan aparatur pemerintah harus netral dalam menyikapi pemilu dan tidak memihak kepihak manapun.
“ASN dan kades itu memang harus netral karena netralitas aparatur pemerintah itu sangat penting agar tidak ada kepentingan didalamnya,” ucapnya.
Era berharap, acara ini bisa diikuti dengan baik oleh para peserta dan selalu menjaga netralitas sebagai aparatur pemerintah.
