
PANGKALPINANG. INTRIK.ID – Menjalankan sebuah bisnis tentunya harus memandang etika, terutama etika penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia ( HAM ). Bagi Perusahaan etika HAM menjadi komitmen global.
Menyikapi hal tersebut PT. Timah Tbk meluncurkan ‘Kebijakan HAM PT Timah Tbk’ atau Launching Business & Human Rights Policy PT Timah Tbk. Emiten berkode TINS ini menjadikan pionir sebagai perusahaan BUMN, memiliki kebijakan HAM di lingkungan perusahaan.
Keseriusan PT. Timah Tbk menghormati etika HAM dalam berbisnis ditandai lounching Business & Human Rights Policy bertempat diruang rapat utama PT. Timah Tbk, Selasa ( 27/9/2022). Kebijakan HAM menjadi dasar pengembangan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) PT. TIMAH Tbk.
Hadir dalam penandatanganan louching
Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto, Dirjen Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan HAM, Dr Mualimin Abdi, SH. MH, Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin.
PT TIMAH Tbk berkomitmen mengidentifikasi dampak operasinya terhadap HAM, sebagai bagian upaya mencegah terjadinya dampak negatif dari operasional terhadap HAM disesuaikan dengan proses penambangan PT Timah Tbk.
Direktur Utama PT Timah Tbk, Achmad Ardianto mengatakan lingkup HAM dalam kebijakan ini mencakup, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya yang paling relevan dengan operasional PT Timah Tbk, mitra dan rantai pasoknya.
“Penghormatan HAM terhadap etika berbisnis sepeeti hak atas ketenagakerjaan diwujudkan melalui komitmen pada kesetaraan dan tanpa diskriminasi. Penghormatan atas lingkungan hidup dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3LH). Penghormatan HAM untuk Masyarakat Terdampak. Penghormatan pada privasi dan perlindungan data pribadi. implementasinya dilakukan langkah identifikasi, merancang, melakukan pengendalian, pencegahan dan mitigasi secara berkala,” ungkapnya.
Masih kata Achmad Ardianto dampak negatif terhadap HAM dilakukan pemulihan melibatkan pihak diluar perusahaan.