
Tindakan penarikan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku, terutama ketika terdapat perbedaan pendapat antara kreditur dan debitur mengenai terjadinya wanprestasi atau ketika debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela.
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan penegasan penting mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Putusan tersebut menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus mengikuti mekanisme pelaksanaan eksekusi sebagaimana prosedur hukum yang berlaku.
Penegasan tersebut kemudian diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Putusan ini menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia melalui pengadilan merupakan alternatif mekanisme apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi atau tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela.
Dengan demikian, keberadaan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas bagi kreditur untuk mengambil objek jaminan dengan cara apa pun.
Menurut saya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi debitur sekaligus memberikan batasan yang jelas terhadap pelaksanaan hak kreditur. Hak untuk mengeksekusi objek jaminan harus dijalankan sesuai prosedur hukum, bukan melalui tindakan yang berpotensi melanggar hak atau merugikan debitur.
Perlindungan hukum dalam jaminan fidusia tidak hanya ditujukan kepada debitur. Kreditur juga memiliki hak yang harus dilindungi agar hubungan pembiayaan dapat berjalan dengan kepastian hukum.
Kreditur berhak memperoleh pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati. Apabila debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat menggunakan mekanisme hukum yang tersedia untuk memperoleh pelunasan piutangnya, termasuk melalui pelaksanaan eksekusi objek jaminan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, debitur juga memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, mendapatkan informasi mengenai kewajibannya, serta terlindungi dari tindakan penagihan atau penarikan objek jaminan yang dilakukan secara melanggar hukum.
Dalam hal terjadi wanprestasi, penyelesaian tidak seharusnya langsung diarahkan pada penarikan objek jaminan tanpa mempertimbangkan kondisi dan hak para pihak. Upaya musyawarah, negosiasi, maupun restrukturisasi pembiayaan dapat menjadi alternatif penyelesaian apabila disepakati dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Namun, upaya penyelesaian tersebut juga harus disertai itikad baik dari debitur untuk memenuhi kewajibannya. Debitur tidak dapat menggunakan perlindungan hukum sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab atas utang yang telah diperjanjikan.