Jokowi Instruksikan Pejabat Gunakan Kendaraan Listrik, Marianto: Jangan Dipaksakan
Ia menilai kebijakan tersebut untuk kepentingan dan peningkatan layanan kepada masyarakat, namun tetap harus melihat kondisi keuangan daerah.
Selain itu, Ketua Fraksi PKS-Hanura itu juga menilai perangkat pendukung kendaraan listrik itu juga harus disiapkan terlebih dahulu mulai dari sistem pengisian ulang hingga suku cadang serta layanan servisnya.
“Tentu akan tidak terlepas faktor pendukung penting lainnya. Untuk itu, kebijakan ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, tidak serta merta dengan Inpres terus lalu langsung dilaksanakan, sebab kondisi keuangan serta faktor lainnya, tentu pemerintah daerah yang lebih tahu,” tegas Marianto.
