Intervensi Sudah Jalan, Harga Beras Masih Naik di 135 Kabupaten/Kota
INTRIK.ID, JAKARTA — Berbagai upaya pemerintah menstabilkan harga beras belum sepenuhnya membuahkan hasil. Perum Bulog mencatat masih ada 135 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras, sehingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta penyebabnya segera ditelusuri.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta Bulog bersama pemerintah daerah mengevaluasi kembali intervensi yang telah dilakukan. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya dilihat dari pelaksanaannya, tetapi juga dari dampaknya terhadap harga yang dirasakan masyarakat.
“Upaya-upayanya sudah oke nih, sudah bagus, saya sangat menghargai, tapi kan kita tidak bisa dengan upaya yang sudah baik ini tapi hasilnya belum baik. Nah ini harus dicari penyebabnya,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Tomsi secara khusus menyoroti daerah yang harga berasnya masih tinggi, di antaranya Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Maybrat.
Ia meminta Bulog dan pemerintah daerah tidak hanya melanjutkan program stabilisasi, tetapi mencari persoalan yang membuat harga beras belum mengalami penurunan.
“Ini harus dicari penyebabnya,” tegasnya.
Harga Beras Masih Jadi Tekanan
Persoalan harga beras terjadi di tengah tekanan harga sejumlah komoditas pangan lainnya. Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Agustus 2026 secara bulanan tercatat 0,21 persen.
Kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi 0,57 persen dengan andil 0,17 persen terhadap inflasi. Sejumlah komoditas yang turut menyumbang inflasi antara lain daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar dan beras.
Tekanan harga beras juga masih terlihat pada perkembangan September. BPS mencatat harga beras medium secara nasional meningkat 0,76 persen pada minggu ketiga September 2026, sementara beras premium naik 0,69 persen.
Selain beras, sejumlah daerah juga mencatat perkembangan harga pangan yang cukup tinggi. Sulawesi Utara mencatat Indeks Perkembangan Harga (IPH) 12,45 persen, sedangkan Gorontalo 10,25 persen.
Beberapa komoditas yang memengaruhi kenaikan harga di kedua wilayah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging sapi dan beras.
Kondisi tersebut membuat pemerintah kembali menekankan pentingnya evaluasi terhadap intervensi pangan, terutama di daerah yang harga komoditasnya belum menunjukkan penurunan.
Jangan Berhenti di Program
Tomsi mengatakan pengendalian harga pangan harus terus dievaluasi karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.
Ia meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tidak hanya melihat apakah sebuah program telah dilaksanakan, tetapi mengukur hasil akhirnya di lapangan.
Rapat koordinasi pengendalian inflasi yang telah digelar hampir 200 kali secara mingguan akan terus dilakukan untuk memantau perkembangan harga pangan di daerah.
“Dalam kesempatan pagi hari ini, hampir 200 kali kita melaksanakan pertemuan setiap minggunya, dan tentunya kita akan terus melaksanakan ini untuk menjaga harga barang-barang, terutama pangan tetap stabil,” kata Tomsi.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama agar upaya stabilisasi harga benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat.
“Masih banyak PR yang harus kita lakukan untuk menjaga stabilitas harga ini,” pungkasnya.(*)
