Indonesia Peringkat Pertama Ketidakpercayaan Publik Terhadap Polisi
INTRIK.ID – Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di Indonesia menghadapi tantangan serius. Sebanyak 59 persen responden Indonesia menyatakan tidak percaya kepada polisi berdasarkan survei Ipsos Global Trustworthiness Index 2026.
Angka tersebut menempatkan Indonesia di posisi pertama sebagai negara dengan tingkat ketidakpercayaan publik terhadap polisi tertinggi dari 31 negara yang disurvei.
Temuan ini menjadi perhatian karena kepolisian merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, memberikan perlindungan, serta menegakkan hukum.
Lantas, mengapa begitu banyak masyarakat Indonesia tidak percaya kepada polisi?
Meski Ipsos tidak secara khusus menguraikan penyebab ketidakpercayaan tersebut, sejumlah hasil survei dan catatan lembaga pengawas memberikan gambaran mengenai persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik.
Salah satunya berkaitan dengan pengalaman buruk masyarakat ketika berhadapan langsung dengan aparat kepolisian.
Survei GoodStats pada Juni 2025 mencatat 66,2 persen responden mengaku pernah memiliki pengalaman buruk dengan polisi. Dari kelompok tersebut, 55,1 persen menyebut pungutan liar atau permintaan imbalan sebagai salah satu pengalaman yang mereka alami.
Selain itu, 41,8 persen responden mengeluhkan lambatnya penanganan laporan atau kasus.
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Ketika masyarakat datang untuk mencari perlindungan hukum, mereka tentu berharap mendapatkan pelayanan yang profesional, cepat, dan tidak diskriminatif.
Penegakan Hukum dan Kekerasan Ikut Disorot
Persoalan lainnya adalah transparansi penegakan hukum, terutama ketika perkara melibatkan anggota kepolisian sendiri.
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Maret 2025 menunjukkan 50,3 persen responden menilai penanganan perkara yang melibatkan aparat penegak hukum belum transparan.
Pandangan tersebut menjadi tantangan bagi institusi kepolisian untuk memastikan setiap perkara ditangani secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sorotan juga datang dari persoalan dugaan kekerasan dan ketidakprofesionalan anggota kepolisian.
Komnas HAM mencatat menerima 2.088 pengaduan terkait dugaan ketidakprofesionalan Polri sepanjang 2023 hingga pertengahan 2026. Sebanyak 65 persen di antaranya berkaitan dengan ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Angka pengaduan tersebut tidak otomatis membuktikan seluruh dugaan pelanggaran telah terjadi. Namun, banyaknya laporan menunjukkan masih terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
Kasus-kasus besar yang melibatkan anggota kepolisian juga turut membentuk persepsi masyarakat. Ketika sebuah perkara menyita perhatian nasional, publik tidak hanya menunggu siapa yang menjadi tersangka, tetapi juga ingin melihat apakah proses penanganannya berjalan adil.
Kepercayaan Tidak Cukup Dibangun dengan Slogan
Tingginya ketidakpercayaan masyarakat menjadi pekerjaan rumah bagi institusi kepolisian.
Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui program reformasi birokrasi, slogan pelayanan, maupun kampanye kedekatan dengan masyarakat.
Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan bukti nyata berupa penegakan hukum yang tidak tebang pilih, pelayanan yang bebas pungutan liar, tindakan tegas terhadap anggota yang melanggar, serta transparansi dalam menangani setiap perkara.
Polisi seharusnya menjadi tempat masyarakat mencari perlindungan dan keadilan. Karena itu, setiap tindakan anggota yang mencederai rasa keadilan berpotensi memengaruhi kepercayaan terhadap institusi secara keseluruhan.
Survei Ipsos tersebut memang tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kinerja seluruh kepolisian Indonesia. Namun, angka 59 persen merupakan sinyal penting bahwa hubungan kepercayaan antara masyarakat dan institusi kepolisian masih menghadapi tantangan.
Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan sekadar mengubah persepsi masyarakat, melainkan memastikan bahwa masyarakat memiliki alasan nyata untuk kembali percaya kepada polisi.
