
Angka pengaduan tersebut tidak otomatis membuktikan seluruh dugaan pelanggaran telah terjadi. Namun, banyaknya laporan menunjukkan masih terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
Kasus-kasus besar yang melibatkan anggota kepolisian juga turut membentuk persepsi masyarakat. Ketika sebuah perkara menyita perhatian nasional, publik tidak hanya menunggu siapa yang menjadi tersangka, tetapi juga ingin melihat apakah proses penanganannya berjalan adil.
Kepercayaan Tidak Cukup Dibangun dengan Slogan
Tingginya ketidakpercayaan masyarakat menjadi pekerjaan rumah bagi institusi kepolisian.
Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui program reformasi birokrasi, slogan pelayanan, maupun kampanye kedekatan dengan masyarakat.
Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan bukti nyata berupa penegakan hukum yang tidak tebang pilih, pelayanan yang bebas pungutan liar, tindakan tegas terhadap anggota yang melanggar, serta transparansi dalam menangani setiap perkara.
Polisi seharusnya menjadi tempat masyarakat mencari perlindungan dan keadilan. Karena itu, setiap tindakan anggota yang mencederai rasa keadilan berpotensi memengaruhi kepercayaan terhadap institusi secara keseluruhan.
Survei Ipsos tersebut memang tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kinerja seluruh kepolisian Indonesia. Namun, angka 59 persen merupakan sinyal penting bahwa hubungan kepercayaan antara masyarakat dan institusi kepolisian masih menghadapi tantangan.