
Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Ketika masyarakat datang untuk mencari perlindungan hukum, mereka tentu berharap mendapatkan pelayanan yang profesional, cepat, dan tidak diskriminatif.
Penegakan Hukum dan Kekerasan Ikut Disorot
Persoalan lainnya adalah transparansi penegakan hukum, terutama ketika perkara melibatkan anggota kepolisian sendiri.
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Maret 2025 menunjukkan 50,3 persen responden menilai penanganan perkara yang melibatkan aparat penegak hukum belum transparan.
Pandangan tersebut menjadi tantangan bagi institusi kepolisian untuk memastikan setiap perkara ditangani secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sorotan juga datang dari persoalan dugaan kekerasan dan ketidakprofesionalan anggota kepolisian.
Komnas HAM mencatat menerima 2.088 pengaduan terkait dugaan ketidakprofesionalan Polri sepanjang 2023 hingga pertengahan 2026. Sebanyak 65 persen di antaranya berkaitan dengan ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas penegakan hukum.