INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – Ikatan Buruh Sawit Bangka Tengah (IBS Bateng) menemui Ketua DPRD Bangka Tengah untuk menyampaikan aspirasi masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) 644 Karyawan perusahaan sawit milik AON, Selasa (28/5/2024) di Koba.
Rapry Yuza selaku koordinator menjelaskan, ada beberapa hal yang disampaikan untuk segera diselesaikan oleh pemerintah daerah karena menyangkut kepentingan masyarakat Bangka Tengah.
“Jadi hari ini kami menyampaikan aspirasi ke Ketua DPRD agar dibahas dan didesak segera pemerintah menyelesaikan masalah petani sawit, harga sawit yang murah, susahnya menjual sawit serta nasib 644 karyawan sawit yang di PHK karena ini akan merembet ke semua lini, ” ucapnya kepada intrik.id.
Rapry menegaskan, akibat dari proses penyidikan kejagung membuat masyarakat harus menanggung beban yang sangat luar biasa. Dari masalah ekonomi, PHK, harga sawit yang turun serta susahnya petani menjual sawit.
“Kami tidak menyalahkan atau menghalangi pekerjaan Kejagung, namun tolong lihat dan berikan kami solusi. Kami butuh solusi yang cepat untuk menyelesaikan masalah ini. Kami saja tidak tahu bagaimana nasib kami, ” ujarnya.
Rapry mengungkapkan, dirinya bersama buruh lainnya masih menunggu keputusan dari perusahaan sawit yang mem-PHK mereka secara sepihak. Mereka cuma ingin pabrik bisa segera dijalankan kembali atau semua hak karyawan bisa dibayarkan secara penuh.
“Inikan bukan karena pailid, bencana alam atau lainnya. Jadi kalau memang kami di PHK maka kami minta full semua hak kami. Kalau pun tidak bisa tolong kasih solusi agar kami bisa kembali bekerja, ” tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Tengah Mehoa menyebutkan, dirinya sangat prihatin dengan kondisi yang dialami Bangka Tengah saat ini. Mehoa menegaskan, dirinya tidak mau mengganggu proses yang dilakukan kejagung, namun ia harus segera menyampaikan aspirasi masyarakat yang sedang kesulitan saat ini.
“Kami dewan tidak mau mengganggu proses kejagung, namun ya kami juga harus segera menyampaikan hal ini karena menyangkut masyarakat Bangka Tengah. Maka kami nanti akan bahas di banmus dan saya akan pergi ke kementerian terkait hal ini, ” jelasnya.
Mehoa menegaskan, segala bentuk hak masyarakat adalah hal yang harus segera diselesaikan oleh perusahaan dan pemerintah harus mencari solusi yang baik menyelesaikan masalah ini.
“Yang di smelter bisa dialihkan ke BUMN, masak ini gak bisa (perusahaan sawit AON). Harus diperlakukan sama karena kalau tidak segera dialihkan maka dampaknya sangat luas. Bukan cuma ke pegawainya, tetapi anak dan istri, penjual, angka putus sekolah pokonya semuanya termasuk tempat kredit. Semuanya berdampak besar harus segera diselesaikan, ” tegasnya.
“Intinya DPRD Bangka Tengah akan perjuangkan hak dan aspirasi masyarakat dan kita prihatin efek dari adanya kasus korupsi di Bangka Tengah ini, ” tutupnya.
