Gibran Mundur, Prabowo Tak Bisa Tunjuk Pengganti Sesuka Hati
INTRIK.ID, JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Jika kekosongan jabatan tersebut telah dinyatakan secara resmi, proses pengisian kursi orang nomor dua di Indonesia itu tidak bisa dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Presiden berwenang mengusulkan dua nama calon, sedangkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan memilih penggantinya.
Kabar pengunduran diri Gibran mencuat pada Rabu (11/11/2026). Surat pengunduran diri disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar tersebut. Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan.
Namun, proses konstitusional berikutnya tetap memerlukan kejelasan mengenai penyampaian surat secara resmi dan penetapan terjadinya kekosongan jabatan.
Lantas, bagaimana mekanisme memilih pengganti Gibran?
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Dalam pasal itu disebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari.
Aturan tersebut diperinci dalam Pasal 46 hingga Pasal 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (UU MD3), beserta perubahannya.
Prabowo Harus Ajukan Dua Nama
Tahap pertama, setelah kekosongan jabatan dinyatakan, MPR meminta Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden.
Presiden harus menyampaikan dua nama beserta kelengkapan persyaratan calon kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.
Dengan demikian, Prabowo tidak bisa langsung menunjuk satu orang untuk menggantikan Gibran. Kepala negara hanya memiliki kewenangan mengusulkan dua kandidat.
Selanjutnya, MPR menggelar sidang paripurna paling lambat 60 hari untuk menentukan satu dari dua calon tersebut.
Kedua kandidat juga wajib menyampaikan pernyataan kesiapan menjadi Wakil Presiden sebelum proses pemilihan dilakukan.
MPR yang Menentukan Wapres Baru
Dalam sidang paripurna, anggota MPR akan memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Apabila kedua calon memperoleh suara sama, pemilihan dilakukan kembali satu kali.
Jika hasil pemungutan suara ulang tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari dua calon tersebut.
Setelah terpilih, Wakil Presiden baru dilantik oleh MPR dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Ia akan melanjutkan masa jabatan yang tersisa, bukan memulai periode lima tahun yang baru.
Bukan Mekanisme Pemakzulan
Pengunduran diri Gibran juga perlu dibedakan dari proses pemakzulan atau impeachment.
Jika pengunduran diri dilakukan secara resmi dan mengakibatkan kekosongan jabatan, penggantinya dipilih melalui mekanisme Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Sementara itu, pemakzulan memiliki tahapan berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran berujung pada kekosongan jabatan, proses politik selanjutnya akan bergeser ke MPR.
Publik pun akan menunggu dua nama yang diajukan Prabowo. Sebab, keputusan akhir mengenai siapa yang akan mendampingi Presiden hingga akhir masa jabatan berada di tangan MPR, bukan sepenuhnya di tangan Presiden.
