Gibran Mundur, Prabowo Tak Bisa Tunjuk Pengganti Sesuka Hati
INTRIK.ID, JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Jika kekosongan jabatan tersebut telah dinyatakan secara resmi, proses pengisian kursi orang nomor dua di Indonesia itu tidak bisa dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong. Presiden berwenang mengusulkan dua nama calon, sedangkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan memilih penggantinya.
Kabar pengunduran diri Gibran mencuat pada Rabu (11/11/2026). Surat pengunduran diri disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar tersebut. Sementara itu, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan.
Namun, proses konstitusional berikutnya tetap memerlukan kejelasan mengenai penyampaian surat secara resmi dan penetapan terjadinya kekosongan jabatan.
Lantas, bagaimana mekanisme memilih pengganti Gibran?
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Dalam pasal itu disebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari.
Aturan tersebut diperinci dalam Pasal 46 hingga Pasal 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (UU MD3), beserta perubahannya.
