Elite Politik: Penyelewengan Hak Demokrasi
Demokrasi merupakan napas dari kehidupan bernegara. Terdapat pula prinsip check and balance yang mana bermakna bahwasannya semua warga negara mempunyai hak atas keadilan dan persamaan dihadapan hukum. Sederhananya, hukum itu harus ditegakkan secara objektif sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran konstitusi, sentralisasi kekuasaan serta penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip check and balance yang tidak terwujud memicu adanya merdeka yang semu.
Hemat penulis, Merdeka sesungguhnya adalah ketika rakyat mempunyai kebebasan, hak dan mempunyai kesempatan yang sama dalam kehidupan sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tanpa adanya rasa takut akan represi. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Rumusan Pasal 28E Ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” tidak hanya itu, terdapat pula UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur seluruh hak warga negara. Konsep demokrasi seyogyanya merupakan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dalam hal ini berarti kekuasaan politik dalam sistem pemerintahan itu ada pada tangan rakyat.
Krisis Demokrasi
Kondisi ini dapat terjadi kerena ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Elite politik menjadi penyumbang terbesar dari ketidapuasan dan ketidakpercayaan masyarakat itu. Hal ini dikarenakan para elite politik menggunakan otoritasnya untuk memanipulasi proses politik sehingga melalaikan aspirasi masyarakat. Krisis demokrasi akibat dari elite politik merupakan fenomena global yang dapat merusak fondasi demokrasi. Selanjutnya, dikatakan krisis demokrasi apabila aspirasi masyarakat tidak dapat terpenuhi dan para elite politik ini menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan priadi atau kepentinga kelompok tertentu sehingga mengenyampingkan kepentingan publik.
