
Bahkan, ia mengatakan DPRD juga mengalami defisit dan pemotongan tunjangan padahal eksekutif yang menganggarkan semuanya bukan DPRD.
“Kami gak ada melakukan pencoretan anggaran di Banggar, tapi pokir kami sering tidak diakomodasi, bahkan kami defisit dan dilakukan pemotongan tunjangan disamping efisiensi tapi TPP pegawai masih tetap, ” ujarnya.
“Jadi kalau kami dipotong semua pegawai juga akan dipotong TPPnya, ” lanjut Subandri.
Ditempat yang sama, Thariq selaku perwakilan badan keuangan daerah Bangka Tengah menyebutkan TPP pegawai di Bangka Tengah mencapai Rp 186 miliar.