Dana Siap Pakai Bencana Disorot, KPK Sita Rp1,4 Miliar dan Emas dalam OTT BNPB
INTRIK.ID, JAKARTA — Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan dana siap pakai untuk penanganan bencana.
Dalam operasi pada Selasa (13/10/2026), KPK mengamankan 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian. Penyidik juga menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah logam mulia berupa emas batangan serta tabungan emas.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, perkara tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan.
“Ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” kata Budi, sebagaimana diberitakan ANTARA, Selasa malam.
KPK belum merinci pengadaan tersebut berkaitan dengan penanganan bencana apa. Detail konstruksi perkara dan pihak-pihak yang bertanggung jawab masih menunggu penjelasan resmi lembaga antirasuah.
Sestama BNPB Ikut Diamankan
Dari 14 orang yang diamankan, KPK menyebut terdapat Sekretaris Utama BNPB, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta pihak swasta.
Budi menjelaskan, seluruh pihak yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Penyidik juga melakukan pendalaman untuk menentukan status hukum mereka.
Keterlibatan nama pejabat dalam operasi tersebut belum dengan sendirinya membuktikan kesalahan pidana. Penetapan status hukum dan pembuktian perkara menjadi kewenangan KPK melalui proses hukum yang berlaku.
Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik menyita uang tunai dengan nilai sementara sekitar Rp1,4 miliar. KPK juga mengamankan emas batangan dan tabungan emas yang jumlah keseluruhannya masih dalam proses penghitungan.
Dana Kebencanaan Jadi Sorotan
Kasus ini menjadi perhatian karena penyelidikan menyentuh pengadaan barang dan jasa yang diduga menggunakan dana siap pakai kebencanaan.
Dana siap pakai merupakan salah satu instrumen pendanaan untuk mendukung penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, kejelasan penggunaan anggaran, proses pengadaan, dan pertanggungjawabannya menjadi aspek penting dalam memastikan bantuan serta kebutuhan penanganan bencana dapat terlaksana secara tepat.
Namun, hingga informasi terakhir yang disampaikan KPK pada Selasa malam, belum ada penjelasan mengenai jenis pengadaan, bencana yang berkaitan dengan anggaran tersebut, ataupun dugaan penyimpangan secara terperinci.
Dengan demikian, belum dapat disimpulkan bahwa dana untuk penanganan bencana tertentu telah diselewengkan. Hal tersebut masih harus dibuktikan melalui hasil penyidikan.
BNPB Janji Kooperatif
Di tengah proses hukum tersebut, BNPB menyatakan menghormati langkah KPK dan berkomitmen mendukung penyelidikan.
Juru Bicara BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan lembaganya akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan. BNPB juga menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum.
Berton menyebut pimpinan BNPB telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk melakukan penelusuran internal dan mengamankan dokumen sebagai bagian dari pengawasan.
BNPB juga meminta seluruh jajarannya tetap menjalankan tugas penanggulangan bencana dan kemanusiaan, serta mengimbau masyarakat menunggu keterangan resmi KPK.
Perkembangan kasus ini kini bergantung pada hasil pemeriksaan dan pendalaman penyidik. Publik menanti penjelasan mengenai pengadaan yang sedang diselidiki, aliran dana, serta pihak yang nantinya ditetapkan bertanggung jawab secara hukum.
Sebab, dalam urusan kebencanaan, transparansi anggaran bukan sekadar persoalan administrasi. Akuntabilitas diperlukan agar sumber daya yang disiapkan untuk menghadapi bencana benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
