
Namun, bukan berarti aparat penegak hukum bisa langsung mengambil harta seseorang tanpa proses pengadilan.
Mekanisme tersebut memiliki persyaratan dan prosedur tersendiri. Permohonan perampasan tetap harus melalui pemeriksaan pengadilan dan diputus oleh hakim.
Karena itu, keberadaan mekanisme ini harus dibaca bersama ketentuan mengenai pembuktian, pengawasan, dan perlindungan hak pihak ketiga.
Pembatasan jenis tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset bukan tanpa alasan.
Habiburokhman sebelumnya menjelaskan bahwa cakupan yang terlalu luas berpotensi menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama terkait kemungkinan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
DPR dan pemerintah kemudian menyepakati pembatasan tindak pidana lainnya menjadi enam kelompok.
Selain itu, pembahasan RUU juga mencakup pengawasan terhadap mekanisme perampasan aset, pembentukan badan pengelola aset, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
Pengembalian aset kepada korban tindak pidana juga menjadi salah satu pokok pembahasan.
Dengan demikian, aset hasil kejahatan tidak semata-mata diarahkan untuk masuk ke kas negara, tetapi juga diharapkan dapat digunakan untuk memulihkan kerugian para korban.
Setelah melalui pembahasan bersama pemerintah dan Panja, RUU Perampasan Aset kini berada pada tahap pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR.
Komisi III DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan tingkat I pada 18 November 2026.
Rapat paripurna yang dijadwalkan pada 19 November 2026 menjadi tahapan berikutnya untuk menentukan persetujuan RUU tersebut menjadi undang-undang.
Jika disetujui, aturan ini diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat upaya pengembalian aset hasil tindak pidana sekaligus memberikan pemulihan kepada para korban.
Bagi masyarakat, hal yang perlu dipahami adalah RUU Perampasan Aset bukan aturan yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil kekayaan warga secara bebas.
Ada batasan tindak pidana, mekanisme pembuktian, proses pengadilan, serta perlindungan terhadap pihak yang memiliki hak sah atas suatu aset.