
4. Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya
Aset yang berkaitan dengan aktivitas penyelundupan senjata dan barang-barang berbahaya juga masuk dalam cakupan.
5. Perdagangan orang
Harta kekayaan yang diperoleh dari praktik perdagangan orang atau eksploitasi manusia dapat menjadi objek perampasan.
6. Penipuan dan/atau penggelapan tertentu
Kategori ini menjadi salah satu yang paling menarik perhatian masyarakat karena mencakup penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Contohnya meliputi perjudian daring, penipuan investasi, serta penipuan kripto.
Namun, tidak semua kasus penipuan otomatis masuk kategori tersebut. Harus ada karakteristik dan unsur sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan RUU.
DPR juga menegaskan bahwa tindak pidana korupsi tetap menjadi sasaran utama. Jadi, enam kelompok di atas merupakan tambahan di luar tindak pidana korupsi.
Pertanyaan ini wajar muncul di tengah masyarakat.
Apakah seseorang yang memiliki rumah, mobil, tanah, tabungan, atau aset bernilai tinggi bisa tiba-tiba kehilangan hartanya setelah aturan ini berlaku?
Jawabannya, tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Perampasan aset harus memiliki dasar hukum dan hubungan yang dapat dibuktikan antara aset dengan tindak pidana yang menjadi objek pengaturan.
Sebagai gambaran:
RUU ini juga memuat perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Artinya, hak orang yang memperoleh atau menguasai aset secara sah harus tetap diperhatikan dalam proses hukum.
Salah satu substansi yang paling banyak diperbincangkan adalah mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB).
Secara sederhana, mekanisme ini memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.