
JAKARTA, INTRIK.ID – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang tengah menjadi perhatian publik ternyata tidak hanya menyasar para koruptor. Sejumlah tindak pidana lain, mulai dari narkotika, terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan investasi dan perjudian daring (judol), juga masuk dalam ruang lingkup aturan tersebut.
Perkembangan ini menjadi perhatian masyarakat karena mekanisme perampasan aset yang diatur dalam RUU tersebut berpotensi menjangkau berbagai bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hasil tindak pidana.
Pembahasan RUU Perampasan Aset kini telah memasuki tahap akhir di DPR RI. Komisi III DPR bersama pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11/2026) untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.
Berdasarkan agenda DPR yang diberitakan ANTARA, rapat paripurna dijadwalkan berlangsung Kamis (19/11/2026) pukul 09.30 WIB.
Artinya, pada saat berita ini disusun, RUU tersebut masih menunggu pengambilan keputusan akhir di rapat paripurna dan belum dapat disebut sebagai undang-undang yang telah disahkan.
Dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR bersama pemerintah, ruang lingkup tindak pidana yang menjadi sasaran perampasan aset mengalami penyempitan.
Dari sebelumnya 13 kriteria tindak pidana di luar korupsi, kini disepakati menjadi enam kelompok.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan pembatasan tersebut dilakukan untuk membuat penerapan aturan lebih terukur sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Berikut enam kelompok tindak pidana di luar korupsi yang masuk dalam pembahasan:
1. Narkotika dan psikotropika
Aset yang berkaitan dengan hasil kejahatan narkotika, termasuk kekayaan yang diperoleh dari bisnis peredaran narkoba.
2. Terorisme dan pendanaan terorisme
Mencakup aset yang berkaitan dengan aktivitas terorisme maupun pendanaan kegiatan terorisme.
3. Penyelundupan manusia
Kekayaan yang berasal dari praktik penyelundupan manusia dapat menjadi sasaran perampasan sesuai ketentuan.
4. Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya
Aset yang berkaitan dengan aktivitas penyelundupan senjata dan barang-barang berbahaya juga masuk dalam cakupan.
5. Perdagangan orang
Harta kekayaan yang diperoleh dari praktik perdagangan orang atau eksploitasi manusia dapat menjadi objek perampasan.
6. Penipuan dan/atau penggelapan tertentu
Kategori ini menjadi salah satu yang paling menarik perhatian masyarakat karena mencakup penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Contohnya meliputi perjudian daring, penipuan investasi, serta penipuan kripto.
Namun, tidak semua kasus penipuan otomatis masuk kategori tersebut. Harus ada karakteristik dan unsur sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan RUU.
DPR juga menegaskan bahwa tindak pidana korupsi tetap menjadi sasaran utama. Jadi, enam kelompok di atas merupakan tambahan di luar tindak pidana korupsi.
Pertanyaan ini wajar muncul di tengah masyarakat.
Apakah seseorang yang memiliki rumah, mobil, tanah, tabungan, atau aset bernilai tinggi bisa tiba-tiba kehilangan hartanya setelah aturan ini berlaku?
Jawabannya, tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Perampasan aset harus memiliki dasar hukum dan hubungan yang dapat dibuktikan antara aset dengan tindak pidana yang menjadi objek pengaturan.
Sebagai gambaran:
RUU ini juga memuat perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Artinya, hak orang yang memperoleh atau menguasai aset secara sah harus tetap diperhatikan dalam proses hukum.
Salah satu substansi yang paling banyak diperbincangkan adalah mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB).
Secara sederhana, mekanisme ini memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.
Namun, bukan berarti aparat penegak hukum bisa langsung mengambil harta seseorang tanpa proses pengadilan.
Mekanisme tersebut memiliki persyaratan dan prosedur tersendiri. Permohonan perampasan tetap harus melalui pemeriksaan pengadilan dan diputus oleh hakim.
Karena itu, keberadaan mekanisme ini harus dibaca bersama ketentuan mengenai pembuktian, pengawasan, dan perlindungan hak pihak ketiga.
Pembatasan jenis tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset bukan tanpa alasan.
Habiburokhman sebelumnya menjelaskan bahwa cakupan yang terlalu luas berpotensi menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama terkait kemungkinan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
DPR dan pemerintah kemudian menyepakati pembatasan tindak pidana lainnya menjadi enam kelompok.
Selain itu, pembahasan RUU juga mencakup pengawasan terhadap mekanisme perampasan aset, pembentukan badan pengelola aset, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
Pengembalian aset kepada korban tindak pidana juga menjadi salah satu pokok pembahasan.
Dengan demikian, aset hasil kejahatan tidak semata-mata diarahkan untuk masuk ke kas negara, tetapi juga diharapkan dapat digunakan untuk memulihkan kerugian para korban.
Setelah melalui pembahasan bersama pemerintah dan Panja, RUU Perampasan Aset kini berada pada tahap pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR.
Komisi III DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan tingkat I pada 18 November 2026.
Rapat paripurna yang dijadwalkan pada 19 November 2026 menjadi tahapan berikutnya untuk menentukan persetujuan RUU tersebut menjadi undang-undang.
Jika disetujui, aturan ini diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat upaya pengembalian aset hasil tindak pidana sekaligus memberikan pemulihan kepada para korban.
Bagi masyarakat, hal yang perlu dipahami adalah RUU Perampasan Aset bukan aturan yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil kekayaan warga secara bebas.
Ada batasan tindak pidana, mekanisme pembuktian, proses pengadilan, serta perlindungan terhadap pihak yang memiliki hak sah atas suatu aset.