Bertemakan Potensi dan Hambatan Pertambangan Rakyat Era Presiden Prabowo, APRI Gelar FGD

BOGOR. INTRIK.ID – Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) menggelar focus group discussion (FGD) bertema ‘masa depan tambang di era Presiden Prabowo’. FGD ini berlangsung di Hotel Hotel Salak, Kota Bogor, Rabu, 30 Oktober 2024.

Ketua Panitia sekaligus Sekretaris Umum DPP APRI, Budi Riyadi, menjelaskan, sejumlah isu yang bakal didiskusikan dalam FGD antara lain, mengatasi hambatan optimalisasi potensi tambang rakyat. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional dengan program formalisasi, hilirisasi tambang rakyat sebagai salah satu strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

“Tujuan kegiatan FGD ini dapat dirumuskan antara lain pemerintah mengetahui potensi tambang rakyat sebagai salah satu kekuatan ekonomi penting. Kedua, pemerintah mengetahui hambatan-hambatan yang masih ada dalam mewujudkan legalisasi dan hilirisasi tambang rakyat. Ketiga, perlunya rencana tindak lanjut (RTL) yang nyata untuk memperbaiki regulasi dan implementasi perizinan tambang rakyat,” jelas Budi Riyadi.

Budi Riyadi memaparkan latar belakang dunia pertambangan rakyat saat ini, 90% kegiatan tambang rakyat belum berizin. karena regulasi yang ada masih sangat sulit dan mahal. Kedua, lebih dari 4 juta penambang rakyat perlu pekerjaan yang legal, aman, dan berkelanjutan. Ketiga, produk tambang rakyat berupa emas, perak, timah, batubara, zircon, dan batuan sangat signifikan sebagai bagian dari produk nasional, belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.
Ketiga, tanpa legalisasi tambang rakyat, kebocoran sumberdaya alam khususnya tambang akan semakin merajalela.

Baca juga:

PT Timah Raih Penghargaan TOP Digital Corporate Brand Award 2026

Sejumlah narasumber yang hadir dalam FGD ini antara lain Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Direktur Jenderal Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, Dr Ing Tri Winarno, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Ir Rizal Kazli, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih, Wakil Ketua Komisi Tetap Minerba Kamar Dagang dan Industri Pusat Ir Wisnu Salman, dan Ketua Umum DPP APRI Ir Gatot Sugiharto.

Sumber : APRI

Baca juga:

Komisi VI Dukung Koperasi Sebagai Mitra Usaha Penambangan