BBM Bersubsidi Nelayan, Susi Pudjiastuti: Dari dulu banyak diselewengkan

BANGKA BELITUNG. INTRIK.ID – Mencuatnya ke publik dugaan penyelewengan BBM bersubsidi untuk nelayan di Provinsi Bangka Belitung, mendapatkan tanggapan beragam dari berbagai pihak. Begitu juga dengan eks Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia periode 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 Susi Pudjiastuti, di bawah Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.

Selama masa jabatannya, Susi Pudjiastuti dikenal karena kebijakannya tegas dalam memberantas penangkapan ikan ilegal dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dimintai stetmennya, Kamis ( 27/11/2025) siang mengenai adanya penyelewengan BBM bersubsidi untuk nelayan. Susi Pudjiastuti mengatakan dari dulu BBM bersubsidi nelayan banyak diselewengkan.

“Dari dulu memang lebih banyak yang diselewengkan,” ungkapnya.

Saat dirinya menjabat menteri kelautan dan Perikanan , program BBM bersubsidi nelayan langsung dihilangkan.

Baca juga:

Bongkar Skandal Jilid Empat ! Ada Upeti Terselubung Saat Pencairan Timah Program SHP

“Makanya waktu saya jabat ( Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia – red ) langsung saya hilangkan BBM subsidi untk kapal diatas 10 GT,” ungkapnya.

Pemberitaan INTRIK.ID Sebelumnya Sesuai tupoksinya sebagai penuntut umum, Kejaksaan Negeri Bangka periksa salah satu kepala Dinas Pemkab Bangka. Dikabarkan pemeriksaan oleh pihak pidsus itu berkaitan dengan APMS tempat pengambilan Bahan Bakar Minyak ( BBM ) untuk Kebutuhan nelayan.

Nampak mobil dinas plat merah dengan nomor polisi BN 1642 QZ terparkir dihalaman Kejaksaan Negeri Bangka, Senin ( 10/10/2025) siang. Ditemui sejumlah wartawan Kasi Intel Kejari Bangka Oslan Mengatakan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan aktivitas AMPS di Pelabuhan Sungailiat.

Baca juga:

Bongkar Skandal Jilid Tiga ! Skema Asyik Laboratorium Loloskan Tailing Timah Program SHP

“Pemeriksaan itu berkaitan dengan salah satu APMS di Pelabuhan Sungailiat, soal berapa kerugian negara masih dalam proses,” kata Oslan.

Belum diketahui secara pasti pontensi perbuatan melawan hukum seperti apa, hingga kepala dinas itu diperiksa. Siapa pemilik mobil dinas itu? Redaksi INTRIK.ID mencoba menelusuri. Dari sejumlah sumber mobil dinas dimaksud milik Dinas Kelautan dan Perikanan ( DKP ) Kabupaten Bangka.

Dihubungi melalui sambungan telepon salah satu ASN bekerja di DKP Pemkab Bangka membenarkan kalau mobil dinas yang ditanya kendaraan operasional Kepala Dinas DKP .

Baca juga:

Bongkar Skandal Jilid Dua ! Konspirasi Tersistem Petugas Sampling, Loloskan Tailing Timah Program SHP

“Benar tu mobil operasional Kepala dinas kami ( DKP Bangka – red ),” tutupnya.