Badan Baru Pengelola Gambut dan Mangrove Dibentuk, Efektivitasnya Menanti Pembuktian
Pemerintah perlu menjelaskan apakah program rehabilitasi mangrove yang pernah berjalan akan dilanjutkan, kawasan mana yang menjadi prioritas, dan bagaimana masyarakat pesisir dilibatkan dalam pengelolaannya.
Kejelasan tersebut penting agar pembentukan badan baru tidak berhenti pada perubahan struktur pemerintahan. Masyarakat membutuhkan program yang berkelanjutan, sementara pemerintah daerah memerlukan kepastian mengenai mitra, kewenangan, dan mekanisme koordinasi.
Untuk gambaran yang lebih lengkap, data kondisi mangrove Bangka Belitung, capaian rehabilitasi sebelumnya, kebutuhan anggaran, serta kawasan prioritas BPGMN masih perlu diperoleh dari instansi terkait.
Ujian Sesungguhnya Ada di Lapangan
BPGMN kini memikul mandat yang penting: melindungi gambut, memulihkan mangrove, mencegah kerusakan lingkungan, dan mendorong ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Namun, pembentukan lembaga bukanlah hasil akhir. Publik perlu melihat bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi program, bagaimana anggaran digunakan, serta apakah kerusakan lingkungan dan risiko karhutla benar-benar dapat ditekan.
Bagi Bangka Belitung, ukuran keberhasilannya juga harus terlihat pada keberlanjutan rehabilitasi mangrove dan manfaat yang dirasakan masyarakat pesisir.
Pada akhirnya, BPGMN akan dinilai bukan dari nama atau struktur barunya, melainkan dari kemampuannya menghadirkan perubahan yang terukur di lapangan.
