
“Disusupinya warga, diiming-iming dan selalu berusaha masuk. Kami tidak mau lagi ada sosialisasi kedua ketiga. Kami mau ini yang terakhir dan tidak ada lagi bahasan soal PIP di Beriga,” tegasnya.
Alzy juga menyebutkan, jika warga Desa Beriga sudah jelas dan tegas menyampaikan penolakan lewat bupati, DPRD dan bahkan ke PT Timah sendiri.
“Kami sudah sampaikan penolakan ke semua pihak. Tapi kami seakan menjadi kriminal di tempat kami. Apa gunanya ada bupati, dewan dan pejabat lainnya. Kami akan selalu tolak,” ujarnya.
Alzy bahkan menilai, peran pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini sampai sekarang tak kunjung ada. Bahkan, pemerintah terkesan diam dan membiarkan proses ini berjalan semestinya saja.
“Tunjukan keberpihakan kepada kami dulu. Kami ini rakyat yang harus dilindungi. Bukan orang asing,” tandasnya.