INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – Terkait banyaknya kendaraan dinas di Bangka Tengah menunggak pajak, Apdesi Bangka Tengah turut angkat bicara.
Yani Basaroni selalu Ketua Apdesi Bangka Tengah mengaku tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan dari UPTD Samsat Bangka Tengah terkait hal tersebut.
Ia merasa tak ada koordinasi antra Samsat dan pemerintah meskipun sesama bagian dari pemerintah.
“Samsat harusnya selalu berkoordinasi dengan pemerintah dan juga Apdesi dalam penagihan pajak. Tinggal berikan surat baik-baik dan jalanin koordinasi dengan baik agar tak ada lagi tunggakan kedepannya,” ucapnya kepasa intrik.id, Senin (9/12/2024).
Ia mengatakan seharusnya Samsat lebih sering berkoordinasi baik ditingkat kabupaten hingga ke tingkat desa karena kesibukan dan wewenang yang berbeda setiap intansi.
“Pemerintah dari kabupaten sampai dengan desa bukan hanya ngurus pajak tapi juga pelayan publik. Kalau samsatkan memang tugasnya ngurus pajak. Jadi tinggal koordinasi saja,” ujarnya.
“Bukan kita tidak mau menindaklanjuti, sejauh ini tidak sepucuk surat dari samsat Bangka tengah memberitahukan ke apdesi bangka tengah terkait hal ini. Saya juga baru tau bahwa kendaraan desa beberapa ada yang belum bayar, ” lanjut Yani Basaroni.
Ia juga menghimbau agar samsat berkoordinasi dengan APDESI perihal pajak dan mengajak seluruh kades agar segera melunasi tunggakan pajak yang ada.
“Kami baru mengetahui adanya tunggakan pajak kendaraan yang ada di desa-desa. Kita minta para kades yang kendaraannya menunggak segera menganggarkan pembayaran pajak kendaraan dinasnya, ” himbaunya.
“Kami juga meminta kepada pihak Samsat berkoordinasi dengan Apdesi Bangka Tengah untuk data-data kendaraan yang menunggak di pemerintahan desa se-Bangka Tengah. Jangan sampai sudah nunggak baru sibuk, ” tutupnya.
