Anak Tak Lagi Otomatis Naik Kelas, Pemerintah Mulai Mengoreksi Kebijakan Pendidikan?

    Caption: Ilustrasi guru sedang mengisi rapor anak didiknya.

    Murid yang belum menguasai kemampuan dasar akan membawa kesenjangan tersebut ke kelas berikutnya.

    Pada akhirnya, guru di jenjang berikutnya harus berhadapan dengan dua persoalan sekaligus: mengejar materi kelas berjalan dan memperbaiki kemampuan dasar yang belum dikuasai murid.

    Angka kenaikan kelas bisa terlihat baik, tetapi kemampuan anak belum tentu ikut naik.

    Inilah kemungkinan alasan mengapa pemerintah kembali membuka perdebatan mengenai kebijakan tinggal kelas.

    Namun, tinggal kelas juga bukan obat mujarab

    Mengembalikan kemungkinan tidak naik kelas juga tidak otomatis menyelesaikan persoalan mutu pendidikan.

    Penelitian pemerintah sendiri pernah mencatat bahwa kebijakan mengulang kelas memiliki risiko terhadap keberlanjutan pendidikan anak. Pemerintah selama ini berupaya mencegah pengulangan kelas dan putus sekolah karena keduanya dapat menjadi persoalan tersendiri dalam perjalanan pendidikan anak.

    Karena itu, kalau kebijakan tidak naik kelas kembali diperkuat, pertanyaan berikutnya justru jauh lebih penting:

    Apa yang dilakukan sekolah kepada anak yang tidak naik kelas?

    Jika jawabannya hanya mengulang materi yang sama selama satu tahun, kebijakan tersebut berpotensi menjadi hukuman administratif, bukan intervensi pendidikan.

    Anak yang kesulitan membaca, berhitung, memahami pelajaran atau memiliki hambatan belajar membutuhkan pendampingan yang berbeda.

    Mengulang kelas tanpa memperbaiki penyebab masalah hanya berisiko membuat anak mengulang kegagalan yang sama.

    Jangan sampai guru hanya menjadi “penjaga nilai”

    Masalah lainnya adalah kualitas penerapan di sekolah.

    Jika kebijakan tidak naik kelas diberlakukan, sekolah membutuhkan asesmen yang benar-benar mampu memetakan kemampuan murid.

    Guru tidak boleh sekadar melihat nilai rapor.

    Kehadiran, proses belajar, kemampuan dasar, perkembangan psikologis, kondisi keluarga dan berbagai faktor lain perlu menjadi bagian dari pertimbangan.

    Panduan Kemendikdasmen sendiri menekankan bahwa keputusan kenaikan kelas harus mempertimbangkan keseluruhan proses belajar murid dan dilakukan melalui musyawarah para pendidik.

    Ini penting agar kebijakan tidak berubah menjadi perlombaan sekolah mempertahankan angka kelulusan atau sebaliknya, memperbanyak murid yang tinggal kelas.

    Pemerintah sebenarnya sedang membalik pertanyaan

    Selama ini, pertanyaan pendidikan sering berhenti pada:

    Pages: 1 2 3 4
      Ikuti kami di Facebook