INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah (Bateng) menggelar Dialog Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di kabupaten Bangka Tengah Bersama Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Ruang Rapat VIP Kantor Bupati Bateng.
Saat ditemui seusai kegiatan, Algafry Rahman selaku Bupati Bangka Tengah mengatakan ada beberapa permasalahan BBM di daerahnya seperti subsidi pertalite yang belum tepat sasaran, kuota BBM bersubsidi kurang, dan kecurangan oknum tertentu.
“Dalam dialog penyaluran BBM Bersubsisi di Bangka Tengah, tadi kita mendengar ada beberapa persoalan, seperti kurangnya BBM untuk para pengguna sebenarnya, yang seharusnya diterima pertanian dan nelayan. Tetapi tadi sudah di sampai teman-teman BPH Migas dan Pak Bambang bahwa solusi untuk menangani kasus ini ada mekanismenya, seperti aplikasi yang kita buat bersama terkait pengguna rekom-rekom BBM bersubsidi ini,” ucapnya kepada intrik.id, Selasa (5/12/2023).
Dikatakan Algafry bahwa melalui dialog ini, pihaknya ingin pemanfaatan BBM Bersubsidi bisa dimudahkan.
“Saat ini BBM solar lebih dominan dibutuhkan, karena banyak digunakan oleh teman-teman dari pertanian, perikanan (nelayan), dan pelaku UMKM untuk menjalankan mesin-mesin produksi mereka,” jelasnya.
Disampaikan Algafry bahwa saat ini ada salah satu dealer Pertamina di Namang, yang awalnya menyalurkan BBM bersubsidi tetapi sudah dihentikan karena ada beberapa permasalahan.
“Tadi sudah kita sarankan kepada pihak BPH Migas agar bisa kembali disalurkan, tetapi tentunya dengan syarat yang harus penuhi,” tegasnya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa kuota BBM bersubsidi di Bangka Tengah ini selalu kurang.
“Kita tahu sendiri kondisi di lapangan seperti apa, tadi juga saya sampaikan bahwa ada rekomendasi dari Dinas Perikanan tidak digubris oleh SPBU dan ini menjadi catatan. Jangan sampai pengerit dapat, tetapi yang jelas-jelas ada rekom tidak digubris. Maka kita buka dialog ini, agar tidak ada dusta diantara kita dan semuanya jelas sesuai aturan,” tuturnya.
Ditemui di tempat yang sama, Bambang Patijaya selaku Anggota Komisi VII DPR RI menyampaikan bahwa melalui dialog ini dirinya ingin memastikan bahwa penyaluran bahan bakar subsidi tepat sasaran dan melalui proses yang benar.
“Tadi sudah di sampaikan Pak Bupati, pengaduan dari masyarakat kesulitan akses mendapatkan BBM jenis solar untuk berbagai bentuk kebutuhan masyarakat seperti petani, nelayan, angkutan umum, dan sebagainya. Kita berharap problem-problem yang kita temukan di lapangan ini bisa kita carikan solusinya, sehingga kemudian pelayanan kepada masyarakat dapat terlayani dengan benar dan tepat sasaran,” ujannya.
