AHY, Puan hingga Bahlil Masuk Bursa Pengganti Gibran, Siapa yang Bakal Dipilih Prabowo?
INTRIK.ID, JAKARTA – Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia mulai menjadi sorotan setelah Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri. Sejumlah nama politikus pun mulai diperbincangkan sebagai calon pengganti, mulai dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, hingga Bahlil Lahadalia.
Namun, hingga Kamis (12/11/2026), belum ada nama yang diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Seluruh nama yang beredar masih sebatas spekulasi dan kalkulasi politik.
Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, menyebut setidaknya enam tokoh berpotensi masuk dalam pembicaraan politik apabila kekosongan jabatan Wakil Presiden benar-benar terjadi.
Mereka adalah AHY dari Partai Demokrat, Puan Maharani dari PDI Perjuangan, Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra, Zulkifli Hasan dari PAN, Muhaimin Iskandar dari PKB, serta Bahlil Lahadalia dari Partai Golkar.
Selain enam nama tersebut, peluang munculnya figur dari kalangan profesional maupun militer juga masih terbuka.
Efriza menilai pergantian Wakil Presiden dapat menjadi ruang negosiasi baru antara Prabowo dan partai-partai pendukung pemerintah.
Menurutnya, kalkulasi politik tidak hanya berkaitan dengan popularitas tokoh, tetapi juga kekuatan politik dan keseimbangan koalisi.
AHY hingga Bahlil Jadi Perbincangan
Nama AHY menjadi salah satu yang menarik perhatian. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut memiliki posisi strategis dalam pemerintahan sekaligus memimpin salah satu partai politik pendukung Prabowo.
Namun, AHY sebelumnya menyatakan Partai Demokrat masih menunggu kejelasan mengenai niat pengunduran diri Gibran. Ia juga menegaskan pentingnya menghormati proses dan ketentuan konstitusi.
Nama Puan Maharani juga masuk dalam spekulasi. Ketua DPR RI sekaligus politikus PDIP itu disebut sebagai salah satu tokoh yang dapat diperhitungkan dalam dinamika politik apabila terjadi pergantian Wapres.
Sementara itu, Bahlil Lahadalia dan Zulkifli Hasan memiliki posisi sebagai ketua umum partai politik yang berada dalam pemerintahan.
Sufmi Dasco Ahmad dan Muhaimin Iskandar juga disebut dalam kalkulasi yang disampaikan Efriza.
Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo yang mengarah pada penetapan salah satu tokoh tersebut sebagai calon pengganti Gibran.
Prabowo Punya Hak Mengajukan Dua Nama
Di tengah munculnya berbagai spekulasi, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sebenarnya telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menjelaskan kewenangan menentukan dua nama tersebut berada di tangan Presiden.
Menurut Mahfud, Prabowo dapat mendengarkan masukan dari pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil. Namun, keputusan mengenai dua nama yang diajukan tetap menjadi kewenangan Presiden.
Dengan mekanisme tersebut, partai politik tidak bisa memaksakan satu nama untuk menjadi pengganti Gibran.
Selanjutnya, MPR akan memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Pemilihan harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Bisa Jadi Figur di Luar Partai
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia, Arya Fernandes, juga menilai Prabowo memiliki sejumlah pertimbangan politik dalam menentukan calon pengganti Gibran.
Selain nama AHY, Bahlil, dan Zulkifli Hasan, Prabowo juga dapat mempertimbangkan figur dari luar partai politik.
Figur nonpartai dinilai dapat menjadi salah satu opsi untuk menjembatani kepentingan berbagai kelompok dalam koalisi pemerintahan.
Di sisi lain, keputusan tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik menuju Pemilu 2029.
Dengan demikian, bursa pengganti Gibran masih terbuka. Publik kini menunggu apakah Prabowo akan mengajukan tokoh dari partai koalisi, figur profesional, atau sosok lain yang belum masuk dalam perbincangan.
Satu hal yang pasti, keputusan akhir bukan sekadar soal siapa yang paling ramai disebut, melainkan siapa yang nantinya diajukan Presiden dan dipilih oleh MPR.
