1.094 Warga Miskin Bateng Terindikasi Bermasalah dalam Data Bansos, APDESI Mengadu ke Bappenas
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena pemerintah desa menganggap warga bersangkutan membutuhkan dukungan sosial, sementara data yang tersedia belum sepenuhnya mencerminkan kondisi mereka di lapangan.
Data 32 Desa Dibawa ke Pemerintah Pusat
Roni yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Perlang mengatakan, data anomali tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada BPS Bangka Tengah dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) Bangka Tengah.
Langkah membawa persoalan itu ke tingkat pusat dilakukan dengan harapan ada tindak lanjut berupa pemeriksaan dan pemutakhiran data oleh instansi berwenang.
Ia juga mengapresiasi pihak-pihak yang telah membantu memfasilitasi penyampaian aspirasi tersebut, di antaranya Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPD APDESI Bangka Belitung, dan Bappenas RI.
Roni berharap data warga yang dinilai belum sesuai tersebut dapat diperiksa kembali sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria program bantuan sosial tidak kehilangan kesempatan akibat persoalan pendataan.
Kades Diminta Aktif Ajukan Sanggahan
Selain membawa aspirasi ke pemerintah pusat, Roni meminta seluruh kepala desa memperkuat koordinasi dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di masing-masing desa untuk membantu proses sanggahan dan pemutakhiran data desil.
Menurutnya, pemerintah desa dan perangkat di tingkat bawah kerap berhadapan langsung dengan keluhan masyarakat ketika warga yang dianggap membutuhkan justru belum menerima bantuan.
