UTS Insearch Bukan Sekadar “Sekolah Gibran”: Ketika Pendidikan Australia Disandingkan dengan SMK Indonesia
Kemendikdasmen menjelaskan bahwa proses tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa rangkaian pendidikan yang dijalani memiliki kesesuaian dengan program keahlian akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK.
Di sisi lain, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra dalam persidangan juga memberikan penjelasan penting: pemerintah Australia tidak menyatakan bahwa program pathway secara umum merupakan sesuatu yang setara dengan senior secondary school atau SMA. Pathway pada dasarnya memiliki fungsi mempersiapkan peserta didik menuju pendidikan tinggi.
Dua fakta tersebut tidak harus dipertentangkan.
Satu hal berbicara mengenai fungsi asli UTS Insearch dalam sistem pendidikan Australia. Hal lainnya berbicara mengenai hasil penilaian ekuivalensi ketika riwayat pendidikan seseorang dinilai oleh pemerintah Indonesia.
Inilah yang harus dibedakan.
Jadi, apakah UTS Insearch adalah “sekolah Gibran”?
Jika yang dimaksud adalah lembaga pendidikan yang pernah ditempuh Gibran, jawabannya: ya, UTS Insearch tercatat dalam riwayat pendidikannya.
Tetapi jika istilah “sekolah Gibran” dimaksudkan sebagai SMA yang setara dengan SMA Indonesia, istilah tersebut tidak menggambarkan fungsi UTS Insearch secara tepat.
UTS Insearch merupakan nama lama dari UTS College, sebuah lembaga yang mempunyai hubungan erat dengan UTS dan menyediakan jalur pendidikan menuju universitas tersebut.
Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan:
“Apakah UTS Insearch itu SMA?”
Melainkan:
“Bagaimana pendidikan yang ditempuh melalui sistem pathway Australia dapat dinilai ekuivalen dalam sistem pendidikan Indonesia?”
Pertanyaan kedua jauh lebih penting.
Sebab di balik polemik pendidikan seorang pejabat negara, ada persoalan yang lebih besar: ketika seseorang berpindah sistem pendidikan antarnegara, siapa yang menentukan kesetaraannya, berdasarkan dokumen apa, dan dengan ukuran kompetensi yang bagaimana?
Kasus UTS Insearch-Gibran akhirnya bukan hanya soal satu orang.
Ini menjadi ujian terhadap mekanisme pengakuan pendidikan lintas negara di Indonesia.
Dan jika mekanisme tersebut memang mampu menjelaskan secara terbuka bagaimana enam mata kuliah, rekam pendidikan, lama studi, dokumen akademik dan learning outcome diterjemahkan menjadi ekuivalensi SMK, maka polemiknya seharusnya dapat dijawab dengan data.
Bukan dengan label.
