
“Tidak mungkin pemotongan cuma untuk guru, masa para kepala dinas dan camat ini dapat TPP gak dipotong. Jadi tidak mungkin ada pemotongan. Saya juga sudah hubungi Dinas Pendidikan serta Dinas kepegawaian. Ini hanya ada miskomunikasi saja masalah TPP,” tegas Alagafry.
Sementara itu, Ketua DPRD Bangka Tengah, Me Hoa mengaku tidak mengetahui adanya pemotongan tersebut.
“Saya justru tidak tau. Makanya setelah dapat info saya langsung hubungi pak bupati,” ungkapnya.
Ia menegaskan, DPRD Bateng dan Pemkab Bateng telah sepakat untuk tidak ada pemotongan TPP dan gaji guru honorer.