Semua wartawan media INTRIK dilengkapi dengan ID Card atau Surat Tugas yang masih berlaku, dan namanya tercantum dalam Box Redaksi.
Wartawan INTRIK wajib mengutamakan kepentingan dan hak publik;
Wartawan INTRIK dilarang meminta dan atau menerima bayaran dalam bentuk apapun dari pemberitaan kepada nara sumber;
Wartawan INTRIK dilarang jadi pelaku dan atau backing usaha illegal;
Wartawan INTRIK dilarang merangkap jadi wartawan / kontributor di media lain;
Wartawan INTRIK dilarang terlibat sebagai anggota atau pengurus organisasi terlarang;
Wartawan INTRIK dilarang terlibat peredaran narkoba dan jaringan terorisme;
Wartawan INTRIK dilarang rangkap jabatan sebagai Komisaris atau Direktur di BUMN / BUMD;
Wartawan INTRIK yang mencalonkan diri dan atau sudah menjabat Komisaris atau Direktur di BUMN / BUMD wajib mengajukan Surat Pengunduran Diri;
Wartawan INTRIK yang menjadi anggota / pengurus Partai Politik, dilarang membuat berita untuk kepentingan Parpol tersebut lebih dari 2X berturut – turut dalam sepekan;
Wartawan INTRIK yang maju sebagai Caleg, Calon Kepala Daerah, wajib mengajukan izin cuti kampanye atau mengundurkan diri;
Wartawan INTRIK yang akan bergabung menjadi Tim Sukses / Tim Pemenangan Calon dan atau Pasangan Calon yang maju dalam Pileg, Pilkada, Pilpres, wajib mengajukan izin kepada Pemimpin Redaksi;
Wartawan INTRIK yang dilaporkan / diadukan kepada pihak berwenang terkait pemberitaan, dilarang memenuhi panggilan dan atau memberikan keterangan kepada siapapun tanpa seizin / persetujuan Pemimpin Redaksi;
DITETAPKAN DI SUNGAILIAT, 22 DESEMBER 2020
ARDAM
Pemimpin Redaksi
WARTAWAN INTRIK DAN PRODUK JURNALISTIK YANG DITERBITKAN, DILINDUNGI BERDASARKAN STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN DAN UNDANG – UNDANG PERS NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS;
DALAM HAL BERHADAPAN DENGAN HUKUM TERKAIT PEMBERITAAN, WARTAWAN DIWAKILI OLEH PEMIMPIN REDAKSI DAN ATAU PENANGGUNG JAWAB PEMBERITAAN;
SURAT PANGGILAN WARTAWAN YANG DILAPORKAN / DIADUKAN KEPADA PIHAK BERWENANG TERKAIT PEMBERITAAN, HARUS DISAMPAIKAN KEPADA PEMIMPIN REDAKSI;
KETERANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK BERWENANG TANPA SEIZIN / PERSETUJUAN PEMIMPIN REDAKSI, MENJADI TANGGUNG JAWAB WARTAWAN YANG BERSANGKUTAN;
LAPORAN / PENGADUAN TERKAIT PEMBERITAAN YANG SUDAH MEMENUHI UNSUR KAIDAH JURNALISTIK, KODE ETIK JURNALISTIK, DAN PEDOMAN MEDIA SIBER, DISELESAIKAN MELALUI SENGKETA JURNALISTIK DI DEWAN PERS;
PERSOALAN HUKUM YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PEMBERITAAN ATAU KEGIATAN JURNALISTIK, DILUAR TANGGUNG JAWAB PERUSAHAN DAN ATAU PEMIMPIN REDAKSI;
BIAYA BEROBAT / PENGOBATAN WARTAWAN YANG TIDAK DITANGGUNG OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN MENJADI TANGGUNGAN PERUSAHAAN;
KEKURANGAN BIAYA BEROBAT / PENGOBATAN YANG TIDAK DITANGGUNG OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA PERUSAHAAN, DIBUKTIKAN DENGAN SLIP TAGIHAN DARI DOKTER, PUSKESMAS, ATAU RUMAH SAKIT;
PEMBAYARAN KEKURANGAN BIAYA BEROBAT / PENGOBATAN YANG TIDAK DITANGGUNG OLEH BPJS KETENAGAKERJAAN TIDAK TERMASUK PINJAMAN / HUTANG WARTAWAN KEPADA PERUSAHAAN;
DITETAPKAN DI SUNGAILIAT, 22 DESEMBER 2021
ARDAM
Pemimpin Redaksi
