JAWA TENGAH, INTRIK.ID – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo langsung turun ke lapangan setelah mendapat laporan dari sejumlah kades terkait semrawutnya data pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST).
Saat turun langsung itu, ia memang mendapatkan bahwa memang ada bantuan yang tidak tepat sasaran ketika di Desa Panunggalan, Pulokulon Grobogan.
Ia menemukan ada salah satu penerima BST yang merupakan karyawan SPBU. Tah hanya itu, ia juga mendapati perangkat desa yang masih mendapatkan banyuan yang sama.
Kasus seperti itu sudah diduganya akan terjadi setelah rapat bersama kades di Rembung Desa beberapa waktu lalu.
“Sudah pasti akan terjadi, makanya kenapa saya datang langsung untuk melakukan pengecekan ini agar tahu kondisinya. Kemarin kades-kades banyak nanya data bantuan ini tidak sama,” katanya, Sabtu (7/8/2021).
Ia juga mengaku sudah mengirimkan surat ke Kemensos terkait hal itu dan meminta agar mengirimkan data penerima bantuan tersebut di Jawa Tengah.
“Nanti saya dan teman-teman Kades akan melakukan checking. Tadi pak Kades sampakan bagus, ada perangkat yang dapat, ada pegawai pom bensin yang masih gajian juga dapat. Menurut saya beliau jujur, dan ini memang nggak bener,” katanya.
Ganjar menegaskan siap membantu pemerintah untuk membersihkan data-data itu secara berkala.
“Ada juga data ganda, nanti kita bersihkan. Kita di daerah siap membersihkan agar tidak terjadi situasi seperti ini.
Soalnya ini yang kerap menjadikan kecemburuan sosial di masyarakat,” tegasnya.
Ia meminta seluruh Kades/Lurah di Jateng tidak ada yang marah dengan hal ini. Masih ada waktu untuk melakukan perbaikan, sambil penyerahan bantuan tetap dilaksanakan.
Sementara Kades Panunggalan, Moch Pujiyanto mengatakan ada enam warganya yang mendapatkan bantuan dari pemerintah secara ganda termasuk karyawan dan perangkat desa.
“Itu data dari Kementerian Sosial, kita tidak tahu apakah kesalahan data, salah tulis atau salah update. Tapi yang perangkat tadi tidak diambil. Nanti kita perbaiki, termasuk warga yang tadi masih bekerja di SPBU,” katanya.
Pujiyanto menerangkan, selama ini perbaikan data yang di breakdown dari tingkat desa memang belum dilakukan namun pihaknya akan tetap melakukan penyisiran data untuk perbaikan.(*/red)
