Subsidi Negara Dijual Lagi di Warung, Siapa yang Mengawasi SPBU di Babel?
INTRIK.ID, BABEL — Pertalite bersubsidi seharga Rp10.000 per liter di SPBU ternyata bisa dibeli masyarakat dengan harga Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter di sejumlah warung di Bangka Belitung (Babel).
Selisih harga hingga Rp5.000 per liter ini memunculkan pertanyaan serius. Bagaimana BBM yang mendapat dukungan subsidi pemerintah bisa masuk ke jalur perdagangan eceran dengan harga jauh lebih mahal? Siapa yang mengawasi distribusinya, termasuk transaksi di SPBU?
Fenomena penjualan Pertalite dengan harga lebih tinggi di tingkat pengecer bukan persoalan baru di Babel. Bahkan, praktik tersebut sudah beberapa kali menjadi sorotan pemberitaan dan kini kembali mencuat setelah Polda Kepulauan Bangka Belitung mengungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pertalite di sejumlah warung dijual dengan kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter. Harga tersebut jauh di atas harga resmi Pertalite yang berlaku di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, yakni Rp10.000 per liter.
Dengan demikian, terdapat selisih Rp3.000 hingga Rp5.000 untuk setiap liter yang dibeli konsumen di tingkat pengecer.
Jika masyarakat membeli 5 liter, misalnya, mereka harus mengeluarkan uang Rp65.000 hingga Rp75.000. Padahal, dengan harga resmi Rp10.000 per liter, jumlah yang sama seharusnya hanya Rp50.000.
Pernah Tembus Rp16.000 per Liter
Praktik penjualan Pertalite dengan harga lebih tinggi di tingkat pengecer sebenarnya telah lama menjadi persoalan di Kabupaten Bangka.
Media Indonesia pada 5 Mei 2026 memberitakan harga Pertalite eceran di Kabupaten Bangka naik menjadi Rp13.000 per liter dari sebelumnya Rp12.000.
Dalam pemberitaan tersebut, seorang penjual bernama Iwan mengaku mendapatkan Pertalite dari pengerit yang membeli BBM di SPBU. Alasannya, antrean panjang membuat pasokan sulit diperoleh.
Sementara itu, Babel Pos pada 14 Juli 2026 melaporkan harga Pertalite eceran di kawasan Sungailiat bahkan mencapai Rp16.000 per liter.
Saat itu, Satpol PP Kabupaten Bangka menemukan indikasi praktik pengeritan atau pembelian BBM di SPBU untuk kemudian dijual kembali. Petugas juga melakukan pemantauan terhadap sejumlah SPBU dan pengecer.
Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan BBM subsidi di Babel tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga rantai distribusi hingga ke tingkat pengecer.
Polda Babel Bongkar Penjualan Kembali BBM Subsidi
