Sherly Tjoanda Laos: Dari Dunia Bisnis ke Kursi Gubernur, Harta Hampir Rp1 Triliun Ikut Jadi Sorotan
INTRIK.ID — Nama Sherly Tjoanda Laos tak hanya menarik perhatian karena menjadi perempuan pertama yang memimpin Provinsi Maluku Utara. Latar belakangnya sebagai pengusaha dengan portofolio bisnis di berbagai sektor strategis turut membuat perjalanan hidupnya menjadi sorotan.
Sherly kini berada di persimpangan dua dunia yang berbeda: bisnis dan pemerintahan. Di satu sisi, ia memiliki pengalaman mengelola usaha. Di sisi lain, sebagai Gubernur Maluku Utara periode 2025–2030, ia memegang tanggung jawab atas kebijakan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat.
Perjalanan menuju posisi tersebut juga tidak terlepas dari tragedi yang mengubah kehidupan keluarganya. Kepergian sang suami, Benny Laos, pada Oktober 2024 menjadi titik balik yang membawa Sherly memasuki panggung politik secara langsung.
Dari seorang pengusaha dan pendamping perjalanan politik suaminya, Sherly kemudian mengambil peran utama dalam kontestasi Pilkada Maluku Utara 2024. Ia berpasangan dengan Sarbin Sehe dan akhirnya terpilih sebagai gubernur.
Berawal dari Dunia Bisnis
Sherly lahir di Ambon pada 8 Agustus 1982. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Kristen Petra, Surabaya, dengan mengambil bidang International Business Management. Ia kemudian melanjutkan pendidikan melalui program gelar ganda di Inholland University, Belanda.
Latar belakang pendidikan tersebut sejalan dengan perjalanan kariernya di dunia usaha. Sebelum menjadi kepala daerah, Sherly terlibat dalam pengelolaan perusahaan yang bergerak di sejumlah sektor, termasuk perhotelan dan usaha lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di Maluku Utara.
Salah satu perusahaan yang berkaitan dengan perjalanan bisnis keluarganya adalah Bela Group. Dalam perjalanan tersebut, Sherly tidak hanya dikenal sebagai istri Benny Laos, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki keterlibatan dalam dunia usaha.
Pengalaman di sektor swasta menjadi bagian penting dari profilnya. Namun, mengelola perusahaan dan memimpin pemerintahan memiliki karakteristik berbeda. Pemerintahan menuntut transparansi, akuntabilitas, serta keputusan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
Tragedi yang Mengubah Jalan Hidup
Perjalanan Sherly menuju kursi gubernur tidak berlangsung melalui jalur politik yang lazim dibangun seorang politisi sejak awal kariernya.
Pada 12 Oktober 2024, Benny Laos meninggal dunia setelah kapal cepat Bela 72 mengalami kebakaran dan ledakan di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu. Saat itu, Benny tengah mengikuti kontestasi Pilkada Maluku Utara sebagai calon gubernur.
Sherly turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Kejadian itu menjadi pukulan besar bagi keluarganya sekaligus mengubah arah perjalanan politik yang sebelumnya dijalani bersama Benny.
Setelah kepergian suaminya, Sherly melanjutkan kontestasi dengan berpasangan bersama Sarbin Sehe. Keputusan tersebut mengantarkannya menjadi salah satu figur penting dalam Pilkada Maluku Utara 2024.
Pasangan Sherly-Sarbin kemudian ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.
Sejak saat itu, Sherly tidak lagi hanya berada di belakang perjalanan politik keluarga. Ia menjadi pejabat publik yang harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan kinerjanya kepada masyarakat.
Harta Hampir Rp1 Triliun, Bisnis Sherly Ikut Disorot
Selain perjalanan politiknya, kekayaan Sherly menjadi salah satu aspek yang menarik perhatian publik.
FORTUNE Indonesia pada Maret 2026 melaporkan bahwa kekayaan Sherly berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) awal menjabat mendekati Rp1 triliun.
Latar belakang sebagai pengusaha menjadi konteks penting untuk memahami besarnya aset tersebut. Portofolio bisnis yang dikaitkan dengan Sherly dan keluarganya mencakup sejumlah bidang, termasuk perhotelan, pertambangan, logistik, dan perikanan.
Meski demikian, besarnya kekayaan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran. Aset dan sumber kekayaan pejabat publik perlu dibaca berdasarkan dokumen resmi, kepemilikan yang tercatat, serta ketentuan pelaporan harta kekayaan yang berlaku.
Yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemisahan kepentingan bisnis dan kewenangan pemerintahan dijalankan secara transparan.
Sebagai gubernur, Sherly memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, sektor usaha tertentu yang berkembang di Maluku Utara berkaitan erat dengan perizinan, tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta pemanfaatan sumber daya alam.
Kondisi tersebut membuat transparansi dan pengelolaan potensi konflik kepentingan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik. Hal ini merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang berlaku bagi seluruh pejabat publik, bukan tuduhan terhadap individu tertentu.
Menjadi Gubernur di Provinsi Kaya Sumber Daya Alam
Maluku Utara memiliki potensi ekonomi besar, terutama dari sektor pertambangan dan industri pengolahan mineral. Namun, kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menjamin seluruh masyarakat menikmati manfaat pembangunan secara merata.
Pemerintah provinsi menghadapi pekerjaan besar untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, membangun infrastruktur antardaerah, serta memperkuat ekonomi masyarakat di luar kawasan industri.
Dalam konteks tersebut, pengalaman Sherly di dunia bisnis dapat menjadi salah satu bekal dalam memahami pengelolaan usaha dan investasi. Namun, keberhasilan kepemimpinannya tetap harus dilihat dari kebijakan yang dijalankan dan hasil yang dirasakan masyarakat.
Pertumbuhan investasi, misalnya, perlu berjalan seiring dengan kesempatan kerja, perlindungan lingkungan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemerataan pembangunan.
Demikian pula program pendidikan dan kesehatan harus dinilai berdasarkan jangkauan layanan, kualitas pelaksanaan, serta keberlanjutan anggarannya.
Bukan Lagi Sekadar Melanjutkan Jejak Benny Laos
Kisah Sherly memang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan hidup Benny Laos. Namun, setelah menjabat sebagai gubernur, ia menghadapi tanggung jawab yang berdiri atas namanya sendiri.
Masyarakat tidak hanya menunggu kelanjutan cita-cita politik mendiang suaminya. Mereka juga memiliki hak untuk menilai bagaimana Sherly menggunakan kewenangan yang dipercayakan melalui pemilihan umum.
Sebagai gubernur perempuan pertama Maluku Utara, Sherly mencatatkan sejarah tersendiri. Akan tetapi, catatan sejarah itu hanyalah awal dari perjalanan kepemimpinannya.
Pada akhirnya, latar belakang bisnis, kekayaan, pengalaman organisasi, maupun kisah personalnya merupakan bagian dari profil seorang pemimpin. Ukuran penting lainnya terletak pada keterbukaan pemerintahannya, kualitas pelayanan publik, dan sejauh mana pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sherly kini memegang kendali pemerintahan provinsi. Tantangan terbesarnya bukan lagi membuktikan bagaimana ia sampai ke kursi gubernur, melainkan menunjukkan bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan masyarakat Maluku Utara.
