
Ia mengungkapkan bahwa sejak menjabat sekitar empat bulan terakhir bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, Pemerintah Kota Pangkalpinang harus melakukan penyesuaian besar akibat pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana transfer lainnya.
“Tahun 2026 ini, anggaran pusat untuk pembangunan daerah sangat terbatas. Dana yang masuk mayoritas hanya cukup untuk membayar gaji ASN. Sisanya, kita harus berjuang mencari sumber lain untuk membayar P3K, honorer, hingga TPP pegawai. Hal ini berimbas pada anggaran kerja sama media yang juga harus terkena efisiensi,” jelasnya.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah kota tetap menghargai peran media sebagai mitra strategis pembangunan.
Saat ini, Pemkot Pangkalpinang tengah mengajukan berbagai proposal pembangunan ke pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian agar program pembangunan daerah tetap berjalan.
Menutup sambutannya, Saparudin yang juga dikenal sebagai pakar teknologi informasi mengingatkan para jurnalis agar selalu mengedepankan fakta dan data dalam setiap pemberitaan.