Ramai Soal Defisit APBD Kabupaten Bangka, Mulkan : Jangan Lempar Batu Sembunyi Tangan
“Kita buka saja tupoksi DPRD dan pimpinan DPRD, mereka ikut mulai dari pembahasan, menyetujui, menanda tangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA ) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sampai menjadi APBD tahun 2023 serta mengunakan anggaran induk APBD 2023. Jadi jangan lempar batu sembunyi tangan,” ujarnya.
Disinggung soal adanya isu pemangkasan tenaga Honorer, Mulkan menyebutkan tidak ada intervensi semua tergantung PJ Bupati dan DPRD Bangka.
“Kalau sampai terjadi pemangkasan tenaga kontrak ( Honorer – red ) angka kemiskinan dan pengangguran di kabupaten bangka akan meningkat. 1 orng tenaga honorer bisa menghidupi 4 orang jiwa di dalam keluarga. Tapi kami sudah diluar sistem dan tidak intervensi silakan kebijakan ada pada PJ Bupati dan DPRD,” tutupnya.
