
Angka 49 pada pemerintahan Prabowo merujuk pada jumlah kementerian negara, sedangkan angka 132 pada era Soekarno merupakan jumlah anggota kabinet, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri.
Dengan demikian, bukan berarti Soekarno pernah memiliki 132 kementerian.
Perbedaan tersebut penting karena jumlah kementerian dan jumlah anggota kabinet merupakan dua kategori yang tidak bisa disamakan begitu saja.
Perbandingan Kabinet Merah Putih dan Kabinet Dwikora II kembali membuka diskusi mengenai ukuran ideal sebuah pemerintahan.
Di satu sisi, penambahan kementerian dapat menjadi upaya pemerintah membagi tugas berdasarkan sektor dan prioritas pembangunan.
Namun, di sisi lain, semakin banyak kementerian juga membutuhkan koordinasi lebih luas, pembagian kewenangan yang jelas, serta dukungan anggaran untuk menjalankan organisasi pemerintahan.
Pertanyaan yang kemudian muncul bukan semata-mata seberapa banyak kementerian atau pejabat yang dimiliki sebuah kabinet, melainkan seberapa efektif struktur tersebut dalam menghasilkan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sebab, kabinet yang gemuk belum tentu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
Sejarah Kabinet Dwikora II menjadi pengingat bahwa jumlah pejabat yang besar tidak otomatis menjamin stabilitas maupun keberhasilan pemerintahan.