
INTRIK.ID, JAKARTA — Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki 49 kementerian setelah mengalami sejumlah perubahan struktur dan penambahan kementerian. Jumlah tersebut menjadikannya salah satu kabinet dengan struktur pemerintahan terbesar dalam sejarah Indonesia, khususnya pada era Reformasi.
Namun, jika menengok sejarah pemerintahan Indonesia, jumlah tersebut ternyata belum menyamai rekor kabinet terbesar sepanjang sejarah.
Presiden pertama RI, Soekarno, pernah membentuk Kabinet Dwikora II yang memiliki 132 anggota kabinet. Kabinet yang dikenal dengan sebutan Kabinet 100 Menteri itu menjadi kabinet dengan jumlah anggota terbanyak dalam sejarah pemerintahan Indonesia.
Berdasarkan catatan Sekretariat Kabinet, Kabinet Dwikora II dibentuk pada 24 Februari 1966 dan hanya bertahan hingga 28 Maret 1966.
Artinya, kabinet dengan 132 anggota tersebut hanya menjalankan tugas pemerintahan selama sekitar satu bulan.
Di era pemerintahan Prabowo Subianto, Kabinet Merah Putih mengalami perubahan struktur sejak pertama kali dibentuk pada Oktober 2024.
Pada awal pemerintahan, kabinet ini memiliki 48 kementerian. Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 49 setelah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta perubahan struktur kementerian pada 2026.
Berdasarkan data setelah reshuffle Oktober 2026, terdapat 48 menteri dan 57 wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih.
Dengan jumlah tersebut, struktur pemerintahan Prabowo menjadi salah satu yang terbesar pada era Reformasi.
Besarnya jumlah kementerian dan pejabat kabinet ini juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas birokrasi, koordinasi antarkementerian, hingga konsekuensi anggaran negara.
Jauh sebelum Kabinet Merah Putih terbentuk, Soekarno memiliki catatan sejarah tersendiri melalui Kabinet Dwikora II.
Kabinet ini merupakan hasil penyempurnaan Kabinet Dwikora I yang sebelumnya memiliki 110 anggota.
Berdasarkan data Sekretariat Kabinet, Dwikora II memiliki 132 anggota dan 86 kementerian.
Banyaknya anggota kabinet membuat pemerintahan tersebut populer dengan julukan Kabinet 100 Menteri.
Pembentukan kabinet itu berlangsung ketika Indonesia berada dalam situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil.
Saat itu, Indonesia masih berada dalam pusaran konfrontasi dengan Malaysia. Di dalam negeri, situasi politik juga memanas setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Dalam kondisi tersebut, Soekarno melakukan perubahan besar terhadap susunan kabinet dengan menempatkan banyak menteri dan pejabat setingkat menteri.
Namun, usia Kabinet Dwikora II terbilang sangat singkat. Pada 28 Maret 1966, susunan pemerintahan kembali berubah melalui pembentukan Kabinet Dwikora III.
Ada hal yang perlu diluruskan dalam membandingkan kedua kabinet tersebut.
Angka 49 pada pemerintahan Prabowo merujuk pada jumlah kementerian negara, sedangkan angka 132 pada era Soekarno merupakan jumlah anggota kabinet, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri.
Dengan demikian, bukan berarti Soekarno pernah memiliki 132 kementerian.
Perbedaan tersebut penting karena jumlah kementerian dan jumlah anggota kabinet merupakan dua kategori yang tidak bisa disamakan begitu saja.
Perbandingan Kabinet Merah Putih dan Kabinet Dwikora II kembali membuka diskusi mengenai ukuran ideal sebuah pemerintahan.
Di satu sisi, penambahan kementerian dapat menjadi upaya pemerintah membagi tugas berdasarkan sektor dan prioritas pembangunan.
Namun, di sisi lain, semakin banyak kementerian juga membutuhkan koordinasi lebih luas, pembagian kewenangan yang jelas, serta dukungan anggaran untuk menjalankan organisasi pemerintahan.
Pertanyaan yang kemudian muncul bukan semata-mata seberapa banyak kementerian atau pejabat yang dimiliki sebuah kabinet, melainkan seberapa efektif struktur tersebut dalam menghasilkan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sebab, kabinet yang gemuk belum tentu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
Sejarah Kabinet Dwikora II menjadi pengingat bahwa jumlah pejabat yang besar tidak otomatis menjamin stabilitas maupun keberhasilan pemerintahan.