
Imbauan untuk mengutamakan penerbangan langsung ini bukan sekadar soal pemilihan rute. Pemerintah juga ingin memastikan jemaah mendapatkan pelayanan yang layak sejak keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.
Dahnil menyebut pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memantau perkembangan situasi di Timur Tengah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Arab Saudi atas kerja sama dalam penyelenggaraan ibadah umrah.
Selain persoalan penerbangan, Kemenhaj menyoroti hak sejumlah penyelenggara perjalanan umrah yang masih terkendala pengembalian dana atau refund. Pemerintah menyatakan akan memberikan asistensi untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut.
“Kami akan asistensi,” ujarnya.
Dahnil menegaskan, penguatan kedaulatan ekonomi yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto juga perlu diterapkan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
“Direct aman dari sisi penerbangan dan menguatkan kedaulatan ekonomi,” pungkasnya.
Dengan demikian, tantangan berikutnya berada pada maskapai nasional. Imbauan pemerintah bisa menjadi peluang untuk merebut pasar, tetapi keputusan jemaah dan penyelenggara perjalanan tetap akan dipengaruhi harga tiket, jadwal, ketersediaan penerbangan langsung, dan kualitas pelayanan.