
Masih kata Zulfikar yang menjadi pertanyaan besar, surat untuk rapat luar biasa dilayangkan kepada pengurus koperasi, malah Pemerintah Desa Silip menindaklanjuti.
“Kemudian yang menjadi pertanyaan besar anggota, pihak pemerintah Desa Silip yang notabene kami tidak pernah mengirim surat malah menindak lanjuti surat yang kami tujukan kepada ketua koperasi KPKS SB. Surat tersebut dengan nomor : 140/301/19.01.07.2006/2023, tertanggal 28 Agustus 2023 , perihal undangan mediasi. Kami anggota tidak hadir atas undangan dimaksud, karena kami berfikir anggota mau meminta kejelasan LPJ sebagai hak anggota. Dari kronologi yang kami alami lebih kurang 3 bulan , kuat dugaan telah terjadi penyimpangan administrasi, untuk itu kami tempuh jalur hukum,”
tutupnya.
Berikut Uraian poin – poin alasan mosi tidak percaya
1.Pembuatan kantor KPKS SB dan segala pasilitas kantor , pembelian baju untuk pengurus/anggota semuanya tanpa melalui rapat anggota. Berapa anggaran digunakan untuk fasilitas tersebut pengurus tidak pernah menyampaikan kepada anggota.
2. Pengurus Koperasi tidak pernah mengundang anggota untuk mengadakan rapat , sekalipun dianggap penting kecuali Rapat Anggota Tahunan ( RAT ). Kami anggota menganggap RAT digelar bukan seperti rapat sesungguhnya, karena kami hanya diundang mendengar keputusan.