
BPS menegaskan bahwa indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan tidak otomatis mencerminkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kemiskinan dihitung dari daya beli dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, bukan sekadar aktivitas ekonomi.
Artinya, meski aktivitas ekonomi meningkat, jika distribusinya timpang, maka kemiskinan tetap tinggi.
Selain itu, tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok ikut memperlemah daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan di pedesaan.
Sementara itu, Pemkab Bangka Tengah menyebut bahwa peningkatan angka kemiskinan menjadi perhatian serius dan membutuhkan kerja lintas sektor.
“Berdasarkan data BPS tahun 2025, tingkat kemiskinan 6,70 persen atau 13.710 jiwa. Ini menjadi fokus utama percepatan penanganan,” ujar Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman.