Pasca Polemik Penambangan Perairan Rias, PT Timah Beberkan Sesuatu
“Perusahaan membuka diri untuk sesuatu yang bersifat konstruktif, seluruh dokumen lengkap dan sesungguhnya dapat langsung menghubungi Tim teknis (Legal perusahaan) ataupun bersilaturahmi ke kantor PT TIMAH Tbk untuk melihat dokumen dan izin. Tentunya dalam hal ini kita ingin semuanya berjalan secara kondusif,” ujarnya.
Anggi menambahkan bahwa kewenangan untuk memberikan dan pengecekan perizinan sudah diatur oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni melalui kementerian terkait secara berjenjang.
“Analogi sederhananya, kiranya tidak mungkin rasanya warga negara melakukan penyetopan kendaraan dijalan raya dan kemudian meminta kelengkapan izin berkendara karena kewenangan tersebut tentunya ada di pihak yang berwajib” Tambahnya.
Dilain pihak Praktisi Pertambangan Teddy Marbinanda mengatakan, konflik sosial bidang pertambangan sudah menjadi persoalan klasik.terkait adanya permintaan kelompok masyarakat terdampak dalam hal ini nelayan kepada pemilik IUP untuk menunjukkan legalitasnya, bukan merupakan sebuah kewajiban. Pasalnya, jauh sebelum diterbitkannya IUP perusahaan pemilik izin konsesi telah melalui proses yang panjang terkait pemenuhan kewajibannya.
“Tidak ada kewajiban untuk menunjukkan berbagai legalitas yang dimiliki, karena mereka (PT Timah Tbk-red) sudah melakukan banyak tahapan. Secara administrasi memang banyak terjadi kelemahan, apalagi ketika pertambangan tidak lagi tanggungjawabnya di tingkat Kabupaten sehingga menyebabkan instansi pemberi izin dan kondisi di lapangan menjadi terputus,” pungkasnya.
Teddy juga menyampaikan, sebagai pemilik IUP PT Timah Tbk memiliki hak untuk mendapatkan kepastian berusaha. Dengan adanya dinamika hal ini dapat mengganggu kepastian berusaha.
“Sebagai pemilik IUP PT Timah Tbk juga memiliki hak dalam hal kepastian berusaha karena apa yang dilakukan PT Timah Tbk ini tidak mudah dan tidak murah. Dengan adanya aksi seperti ini membuat kepastian berusaha mereka menjadi tidak terjamin. Seharusnya PT Timah Tbk bisa melakukan operasi dan produksi dengan cara yang bermartabat dan masyarakat diberikan pemahaman tidak boleh ada pemaksaan kehendak,” jelasnya.
Berkaitan dengan konflik sosial, Teddy menuturkan ada win – win Solution.
“Seharusnya ada win-win solution ada kepastian berusaha bagi pemilik IUP harus dipikirkan karena bagaimanapun kekayaan alam yang digunakan sebesar-besarnya untuk negara sayang sekali jika tidak dioptimalkan, tapi dengan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat,” sebutnya.
