KPK Datangi Kantor Bupati Bangka Tengah
INTRIK.ID, BANGKA TENGAH — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor Bupati Bangka Tengah, Rabu (24/5/2023).
Rombongan perwakilan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia itu disambut langsung Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman bersama dengan seluruh kepala OPD.
Kedatangan KPK tersebut untuk melakukan rapat koordinasi dalam membahas program pemberantasan korupsi yang berintegritas dan terintegrasi disetiap wilayah di Bangka Tengah. Rapat tersebut juga mengajak seluruh lapisan untuk saling mencegah korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan.
Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman pemerintahan tentang korupsi terintegrasi.
Space Iklan/0853-1197-2121
“Tentu semua OPD harus mengikuti arahan dari KPK dari setiap indikator dan hukum yang berjalan karena akan dijelaskan KPK nanti apa saja yang boleh dan apa saja yang akan dianggap Korupsi jika dilakukan,” ucapnya kepada intrik.id.
Algafry menegaskan, semua OPD hari membuat laporan penggunaan anggaran dan juga perencanaan dengan baik sesuai peraturan dan tidak keluar dari indikator seharusnya yang ditetapkan KPK.
“Kita ini pelayan pemerintah, semua ini kita pertanggungjawabkan nanti. Artinya, jangan sampai kita menggunakan uang rakyat ini salah dan disalah gunakan,” tegas Algafry.
Ia juga mengungkapkan, semua OPD bisa membahas semua aset pemerintah daerahh kepada KPK tentang bagaimana pengelolaan dan penggunaan yang seharusnya dengan aset Bangka Tengah dan juga penghitungan serta pelepasan aset yang ada.
Space Iklan/0853-1197-2121
Algafry berharap, dengan rapat koordinasi dengan KPK ini bisa membuat seluruh OPD lebih paham apa saja yang bisa dilakukan dan juga sesuai koridor penggunaan anggaran.
Sementara itu, Andi Purwana Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi 3 Provinsi (Lampung, Sumatera, Bangka Belitung) mengatakan, pihak KPK hanya mengingatkan jangan sampai ada korupsi serta menindak tegas pelaku korupsi walau pencegahan tetap dilakukan.
“Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga kita semua masyarakat Indonesia,” ucapnya kepada intrik.id.
Andi menjelaskan, korupsi bukan hanya sekedar menghilangkan uang negara, gratifikasi, pungli dan juga perilaku yang hanya merugikan banyak pihak.
Andi juga mengungkapkan, pihaknya sudah sering melakukan sosialisasi kepada para ASN agar tidak terjerat korupsi dengan penjelasan indikator penggunaan dana.
“Kita ini masih kurang pendidikan korupsi bagi para ASN atau bahkan memang tidak mau tau. Makanya kalau di Jepang pendidikan karakter itu penting dan bisa kita terapkan di Indonesia,” ungkapnya.
Mungkin Suka Ini juga:
