
“Jadi kami diskusi ke Kemendagri memang mobil itu jadi progresif pemilik jabatan sebelum mau diambil atau tidak. Kalau tidak, kami tidak anggarkan mobil baru untuk pimpinan baru. Kalau iya, kami anggarkan seperti yang terjadi dengan ketua yang baru. Dan mobil lama sudah proses pelepasan aset, ” ujarnya.
[irp]
Ia melanjutkan, hingga saat ini hanya ketua lama saja yang mobilnya ingin diakuisisinya sementara kedua mobil Waka I dan Waka II hingga saat ini belum ada dokumen pelepasan aset dan penganggaran baru.
Meskipun begitu, Yulin mengatakan bahwa wakil ketua I dan II tidak mau menggunakan kendaraan operasional dan digantikan deng tunjangan tiap bulan.
“Untuk Waka I dan Waka II katanya tidak mengambil mobil operasional dan mau tunjangan saja. Namun perhitungan tunjangan belum ada nilai karena baru kali ini ada kasus pimpinan tak mau ambil mobil operasional dan masih kami perhitungkan berapa nantinya yang didapatkan jika tak diambil mobil operasional, ” tutupnya.