INTRIK.ID, BANGKA BELITUNG – Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian menggelar rapat koordinasi pengawasan bidang ketahanan pangan dengan tema “Sinergi Aparat Pengawasan Intern Permerintahan (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) Mewujudkan Ketahanan Pangan di Bangka Belitung” di Swiss Bell hotel Pangkalpinang, Rabu (27/9/2023).
Adri Lesmana selaku juru bicara Inspektorat Jendral Kemeneterian Pertanian mengatakan, jika rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai pencegahan korupsi dan peringatan hari anti korupsi dunia.
“Jadi rapat ini kami laksanakan untuk pencegahan korupsi bersama APIP dan APH dan sinergi ini agar penindaklanjutan laporan masyarakat secara cepat. Dan rapat ini kita laksanakan ke seleuruh Indonesia,” ucapnya kepada awak media.
Adri juga menyebutkan, pihaknya dalam program ini untuk memperkuat program ketahanan pangan dan pencegahan adanya tindak pidana korupsi yang ada di Bangka Belitung.
“Jadi rapat ini untuk mengkoordinasikan serta menyinergikan APH dan APIP dengan Inpektorat Jendral Kementerian Pertanian dengan menghilangkan tembok penghalang antara kita,” jelasnya.
Sementara itu, AKBP. Slamet selaku Waka Ditkrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) Polda Bangka Belitung yang merupakan Satgas Pangan Bangka Belitung mengatakan, ketahanan pangan di Bangka Belitung tergantung pada cuaca.
“Kalau cuaca sedang buruk atau kering seperti ini, harga sembako itu naik seperti sekarang. Jadi kamipun sudah mengajak pemerintah bersama Bulog untuk melakukan operasi pasar dari Kemeneterian Pertanian. Karena selisih harga bisa membuat kenaikan harga karena beras dijual komersil bisa membuat harga naik termasuk ada unsur KKN dalam beras tersebut. Makanya kami lakukan pengwasan juga,” jelas mantan Kapolres Bangka Tengah itu.
Sementara itu, Juru Bicara Kejaksaan Tinggi Negeri Bangka Belitung Frananda Mengatakan, ada 6 kebijakan dalam kemeneterian pertanian yang bisa disinergikan.
“Terjaganya ketahanan pangan nasional, menjaga keberlanjutan, meningkatkan daya saing dan nilai tambah pangan, meningkatkn teknologi pangan,meningkatkan kualitas sumberdaya dan terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelolapemerintahan yang berorintasi pada ketahanan pangan,’ ucapnya.
Frananda menjelaskan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Polisi, dinas pertanian dalam penyaluran pupuk sunsidi, kestabilan harga dan juga penimbuna-penimbunan yang merugikan masyarakat.
“Kami pernah lakukan penindakan terhadap pupuk subsisdi, distribusi yang tidak merata dan pemberian izin yang tidak sesuai dan juga masih banyak lagi yang sudah kami lakukan bersama dalam program ketahanan pangan nasional ini. Jadi rapat ini sangat baik untuk lebih mempererat silahturahmi kami kepada semua daerah,” tutupnya.
