Linda Amanda Sari
Jurusan Akuntansi, Universitas Bangka Belitung
Ekonomi digital telah menciptakan lingkungan baru bagi bisnis dan keuangan di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Transaksi fisik tidak lagi menjadi satu-satunya aspek aktivitas ekonomi; pertukaran data besar-besaran sekarang juga terlibat. Data, yang merupakan “mata uang” baru, memberikan perusahaan peluang besar untuk mempelajari perilaku konsumen, meningkatkan efisiensi, dan membuat inovasi. Namun, di balik keuntungan tersebut, muncul masalah yang belum sepenuhnya diselesaikan: bagaimana kita dapat mengimbangi privasi pribadi dengan transparansi yang diperlukan dalam ekonomi digital?
Dalam ekonomi digital, data sangat penting karena hampir setiap tindakan yang kita lakukan di internet dicatat dalam bentuk digital. Biasanya perusahaan mengumpulkan, menilai, dan menghasilkan data, mulai dari pembelian online hingga aktivitas media sosial. Meskipun demikian, perubahan ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah data pribadi merupakan milik individu atau milik bersama yang harus dibagikan untuk keuntungan ekonomi?
Pada satu sisi, inovasi yang lebih baik dapat dicapai melalui transparansi data. Perusahaan dapat membuat produk yang lebih relevan dan efisien dengan memahami pola konsumsi. Sebaliknya, banyak kekhawatiran telah muncul tentang penggunaan data yang tidak etis. Seperti kasus kebocoran data, pelanggaran privasi, dan manipulasi algoritma yang telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa perusahaan besar mungkin memanfaatkan data pribadi secara tidak adil, sementara orang yang menyumbangkannya seringkali tidak mendapat manfaat langsung darinya. Oleh karena itu, diperlukan peraturan dan kebijakan yang lebih ketat tentang perlindungan data pribadi untuk memastikan bahwa penggunaan data dapat dilakukan secara etis dan adil tanpa mengganggu pihak-pihak yang terlibat.
Transparansi: Pisau Bermata Dua
Dalam ekonomi digital, transparansi sering dianggap sebagai cara untuk mencegah penyalahgunaan data. Dalam konteks ini, perusahaan diharapkan menjadi jujur dan terbuka tentang cara mereka mengumpulkan, menggunakan, dan menyimpan data pelanggan. Transparansi ini tidak hanya memenuhi persyaratan undang-undang perlindungan data pribadi, tetapi juga membangun kepercayaan pelanggan.
Namun, transparansi tidak selalu baik. Terlalu banyak transparansi dapat menyebabkan paparan data yang tidak perlu, meningkatkan risiko pelanggaran privasi, dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan informasi yang terbuka. Oleh karena itu, transparansi harus dirancang dengan hati-hati agar tidak melanggar privasi seseorang.
Privasi: Hak Asasi atau Komoditas
Di era digital, privasi sering diperdebatkan sebagai hak asasi yang harus dilindungi atau sebagai barang yang dapat dinegosiasikan. Konsumen sering “menjual” data pribadi mereka untuk kenyamanan, seperti menggunakan layanan gratis yang didukung iklan berbasis data. Ini membuat privasi menjadi bagian dari transaksi ekonomi. Namun, ada juga kekhawatiran tentang apakah orang benar-benar menyadari konsekuensi dari berbagi data dan apakah ada perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi.
Tapi pandangan ini perlu diubah. Karena privasi adalah komponen penting yang menumbuhkan kepercayaan dalam ekonomi digital. Ketika orang merasa data mereka aman, mereka lebih cenderung terlibat dalam ekonomi digital, yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak. Sehingga interaksi di dunia digital dapat lebih adil dan berkelanjutan jika privasi dianggap sebagai hak dasar dan bukan sekadar alat untuk keuntungan bisnis.
Mencari Keseimbangan: Teknologi sebagai Solusi
Teknologi yang mengganggu transparansi dan privasi juga dapat menjadi solusinya. Misalnya, seperti teknologi enkripsi yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa data tersebut itu dapat dianalisis tanpa mengungkap informasi pribadi. Selain itu ide seperti bukti tanpa pengetahuan dapat memungkinkan verifikasi data tanpa membuka data itu sendiri.
Dalam hal ini, teknologi blockchain memungkinkan transparansi tanpa mengorbankan privasi, sehingga menghasilkan sistem yang adil dan aman. Datanya juga dapat diverifikasi secara terbuka tanpa mengungkap informasi pribadi.
Namun, adopsi teknologi ini membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Oleh karena itu regulasi yang disesuaikan dan teknologi yang inklusif sangat penting untuk mencapai keseimbangan yang diinginkan. (*)
